LEMBAGA Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menduga mundurnya jadwal pengumuman hasil seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Kabupaten/Kota disebabkan adanya kepentingan politik dan intervensi dari berbagai pihak.
Kekosongan jabatan di 514 Bawaslu Kabupaten/Kota itu pun, berpotensi akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pengawasan Pemilu tersebut.
Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati berpendapat, publik memiliki kecurigaan terhadap kredibilitas penyelenggara, termasuk di antaranya terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksinya.
“Karena publik menaruh kecurigaan terhadap kredibilitas penyelenggara, apalagi diperparah dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas saat proses seleksi berlangsung,” ujar Neni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/8/2023).
Neni menyayangkan adanya pengunduran waktu pengumuman hasil seleksi anggota Bawaslu di ratusan Kabupaten/Kota tersebut, dari yang semula dijadwalkan tanggal 12 Agustus 2023 dan disusul pelantikan tanggal 14 Agustus 2023 menjadi 16-20 Agustus 2023 berdasarkan surat edaran Bawaslu RI. Sedangkan masa jabatan anggota Bawaslu di Kabupaten/Kota akan berakhir pada 14 Agustus 2023
Adanya keterlambatan dan perubahan jadwal pengumuman dari jadwal awal itu adalah yang kali kedua terjadi. Maka lumrah jika publik menduga hal tersebut disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan politik dan intervensi dari berbagai pihak.
Padahal menurut Neni, para pengawas di daerah adalah sesuatu yang sangat mendesak. Terlebih bahwa tahapan Pemilu telah memasuki fase yang cukup krusial terkait penetapan daftar caleg sementara (DCS) yang berimplikasi langsung pada legitimasi proses penyelenggaraan Pemilu.
“Seharusnya, pengumuman hasil seleksi tidak menyimpang dari jadwal yang telah ditetapkan. Sudah dua kali keterlambatan pengumuman hasil ini terjadi. Sebelumnya pengumuman molor di tim seleksi,” seloroh perempuan asal Bandung, Jawa Barat itu.
Pengumuman hasil seleksi anggota Bawaslu, lanjut Neni, tidak akan mengalami keterlambatan apabila proses seleksi penyelenggara Pemilu di daerah kredibel mulai dari tim seleksi.
Neni berasumsi, bahwa kualitas Pemilu di Indonesia menjadi sebuah pertaruhan. Sebab itu dia berharap agar proses seleksi para pengawas Pemilu di daerah-daerah tidak sampai disusupi kepentingan pragmatis kelompok atau hegemoni identitas tertentu.
Perempuan yang juga menjabat Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah itu menegaskan, pihaknya akan mendorong Bawaslu RI untuk segera mengumumkan hasil seleksi kepada publik dengan transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan, jangan sampai ada pemunduran ataupun keterlambatan lagi.
“Kebutuhan Pemilu 2024 ini sangat kompleks dan penuh dinamika, maka seleksi pengawas Pemilu ini diharapkan dapat menyaring figur-figur yang siap bekerja serta memiliki komitmen dan integritas tinggi. Bukan yang terafiliasi kepada kepentingan politik tertentu. Ini akan meruntuhkan nilai demokrasi,” tegas Neni. (*)
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
