MAKLUMAT — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan dukungan terhadap pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Board of Peace disebut-sebut menjadi wadah dalam upaya mengonsolidasikan gencatan senjata permanen dan perdamaian, serta rekonstruksi di Gaza. Meski begitu, banyak pihak menilai forum tersebut hanya “akal-akalan” Trump, terutama karena ketiadaan keterlibatan representatif rakyat Gaza, hingga iuran besar yang diterapkan bagi negara anggota.
Namun, Gus Yahya menilai bahwa sampai saat ini belum ada platform lain yang serupa, yang dianggap bisa menjadi alternatif untuk mengonsolidasikan upaya perdamaian internasional bagi Palestina. Sebab itu, ia menyebut partisipasi Indonesia di Board of Peace sebagai langkah kemanusiaan yang penting.
“Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan Board of Peace itu, mengenai sejumlah elemen-elemen atau dimensinya, tetapi persoalannya adalah saat ini belum ada alternatif platform untuk mengupayakan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina,” ujarnya, usai Peringatan Harlah NU, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Gus Yahya, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace sejalan dengan nilai-nilai dan visi proklamasi kemerdekaan, sekaligus menegaskan keaktifan Indonesia dalam diplomasi internasional serta membantu perjuangan rakyat Palestina.
“Karena ini (Board of Peace) baru muncul saat ini, sementara alternatif lain belum ada,” sebutnya.
“Maka kita berdasarkan visi dari proklamasi Indonesia, tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta di dalam inisiatif itu,” sambung Gus Yahya.
Sebelumnya, keputusan bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace menuai kontroversi. Sejumlah kalangan mempertanyakan, bahkan sebagian menolak dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk menarik diri alias mundur dari forum bentukan Donald Trump itu.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, dalam keterangan tertulisnya menilai bahwa Dewan Perdamaian tersebut merupakan bentuk neokolonialisme, yang hanya menawarkan “perdamaian semu.”
“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” katanya.
Di sisi lain, eks Duta Besar (Dubes) RI untuk AS, Dino Patti Djalal, menyoroti besarnya nominal iuran yang dikenakan terhadap anggota Board of Peace, yakni 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun.
“Rakyat Palestina tidak meminta itu (uang 1 miliar dollar AS) dari kita. Karena mereka tahu, yang menghancurkan dan meratakan Gaza itu bukan Indonesia, tapi Israel,” ujarnya.
Dino juga memperingatkan agar pemerintah Indonesia berhati-hati dengan wacana keanggotaan permanen dalam Board of Peace. Sebab, menurutnya keanggotaan di forum tersebut bisa jadi penuh ranjau dan risiko.
“Saya melihat gejala kuat Board of Peace akan menjadi privatized multilateral institution yang sepenuhnya dikontrol oleh Trump,” ucap dia.
