MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah (LHKP PDM) Lamongan, Tamam Choiruddin, mendorong pentingnya evaluasi agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan berjalan sesuai harapan pemerintah pusat dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Tamam saat memberikan sambutan dalam Tadarus Anggaran Publik yang diselenggarakan LHKP PDM Lamongan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Lamongan, Sabtu (28/2/2026).
Tamam menegaskan, setiap program nasioQnal pasti membawa dampak sosial, ekonomi, maupun politik. Namun demikian, ia menilai MBG sejak awal dirancang dengan niat baik untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Program ini diarahkan untuk membentuk generasi yang sehat dan cerdas. Jika fisiknya sehat, maka mental dan kecerdasannya juga akan mengikuti,” ujarnya.
Meski mengapresiasi tujuan program MBG, namun Tamam menyebut pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala dan kekurangan, termasuk pada aspek efisiensi anggaran dan teknis distribusi. Menurutnya, hal tersebut menjadi konsekuensi dari program berskala besar yang melibatkan banyak pihak.
Karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh serta keterbukaan terhadap kritik publik. Ia mengingatkan agar berbagai masukan tidak ditutup, melainkan dijadikan bahan perbaikan agar pelaksanaan program tetap sejalan dengan arahan Presiden.
“Jika dalam pelaksanaan terdapat kekurangan yang tidak sesuai dengan harapan Presiden, maka evaluasi harus segera dilakukan,” tandas Tamam.
Selain evaluasi teknis, Tamam juga menyoroti pentingnya audit terhadap kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mengingatkan agar tidak muncul indikasi kedekatan politik dalam pengelolaan program yang menggunakan anggaran besar tersebut.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa pengelola SPPG memiliki afiliasi politik tertentu. Jika itu terjadi, tentu akan menimbulkan persoalan baru,” tuturnya.
Lebih lanjut, Tamam mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan melalui Sekretaris Daerah (Sekda), yang telah menginisiasi pertemuan seluruh pemangku kepentingan. Forum tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, baik terkait kualitas menu maupun distribusi program MBG.
Ia berharap, hasil pertemuan itu dapat dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui titik permasalahan serta solusi yang akan diambil. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG di Lamongan diharapkan dapat berjalan lebih baik, transparan, dan tepat sasaran.
