MAKLUMAT — Sejumlah fraksi partai politik di DPR RI menyatakan dukungan terhadap usulan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengurangi gaji pejabat negara, sebagai salah satu langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak krisis global.
Para pejabat negara yang gajinya bakal dipangkas termasuk para anggota kabinet hingga anggota DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, mengaku siap jika gajinya dipotong. Terlebih, kata dia, apabila negara memang membutuhkan langkah tersebut.
Menurutnya, kebijakan itu dapat menjadi bentuk kepekaan terhadap kondisi ekonomi yang sedang dihadapi. “Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” kata Sarmuji, Senin (16/3/2026).
Tak cuma Fraksi Golkar, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Sahroni juga menyatakan dukungan terhadap usulan Prabowo tersebut. Menurutnya, hal itu dapat menjadi salah satu solusi demi menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global saat ini.
Ia menilai pemerintah memiliki berbagai opsi untuk mengefisienkan anggaran, termasuk kemungkinan pengaturan ulang pada pos gaji pejabat. Meski begitu, ia juga meminta agar kebijakan tersebut harus betul-betul dikaji secara matang.
“Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan,” terang Sahroni.
Kendati begitu, Sahroni memastikan bahwa sikap DPR akan tetap sejalan dengan pemerintah, yakni menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Senada, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan Presiden terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk menghadapi potensi krisis.
“Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan,” kata Eddy, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP PAN.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan beberapa langkah penghematan, antara lain pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai upaya mengantisipasi dampak krisis global.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan penghematan yang telah dilakukan negara lain, seperti Pakistan. Negara di Asia Selatan itu disebut telah menerapkan langkah-langkah yang dianggap kritis, antara lain dengan menerapkan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen, serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga disebut melakukan penghematan dengan mengurangi gaji para pejabat negaranya, memangkas penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.
Menurut Prabowo, berbagai contoh langkah-langkah tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan penghematan yang paling tepat di tengah krisis global yang mengancam.
