MAKLUMAT — Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil belum otomatis menghadirkan keadilan sosial. Di balik laju ekonomi yang konsisten tumbuh di kisaran lima persen, jurang kaya-miskin dinilai makin melebar, bersamaan dengan tekanan krisis iklim yang terus membebani masyarakat. Temuan itu disampaikan Transisi Bersih, yang menilai ketimpangan ekonomi dan krisis iklim di Indonesia bukan dua persoalan yang berdiri sendiri, melainkan lahir dari struktur ekonomi yang sama: ekstraktif, timpang, dan tidak berkelanjutan.
Merujuk data terbaru Center for Economic and Law Studies (CELIOS), konsentrasi kekayaan di Indonesia kini berada pada level ekstrem. Sebanyak 50 orang terkaya disebut memiliki kekayaan setara dengan 55 juta penduduk, sementara kenaikan upah pekerja berlangsung sangat terbatas. Tak hanya itu, kelompok 1 persen teratas juga menguasai sekitar seperlima total kekayaan nasional sebelum redistribusi melalui pajak, memperlihatkan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi belum berjalan efektif.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, mengatakan model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam secara inheren menghasilkan akumulasi keuntungan pada kelompok terbatas, sementara dampak sosial dan ekologisnya ditanggung masyarakat luas. “Model ekonomi ini secara inheren menghasilkan konsentrasi keuntungan pada segelintir pelaku, sementara biaya sosial dan lingkungan ditanggungkan kepada masyarakat luas,” ujar Rahman di Jember, Jawa Timur, Senin (4/5/2026).
Menurut dia, selama bertahun-tahun keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya dinikmati kelompok superkaya, sementara publik menghadapi konsekuensi berupa kerusakan lingkungan, bencana ekologis, hingga penurunan kualitas hidup.“Dengan demikian, ketimpangan ekonomi dan krisis iklim merupakan dua konsekuensi dari model pembangunan yang sama,” tegasnya.
Kekayaan dan Kekuasaan Terkonsentrasi
Transisi Bersih juga menyoroti bahwa akumulasi kekayaan ekstrem berjalan beriringan dengan konsentrasi kekuasaan politik, sehingga kebijakan publik berisiko lebih berpihak pada kelompok tertentu ketimbang kepentingan masyarakat luas. Kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat mengunci mobilitas sosial, terutama bagi generasi muda yang menghadapi pasar kerja semakin sempit, tidak stabil, dan upah yang tak sebanding dengan kenaikan biaya hidup.
Peneliti senior Transisi Bersih, Sisdjiatmo K. Widhaningrat, menegaskan masalah utamanya bukan karena ekonomi gagal tumbuh, tetapi karena hasil pertumbuhan terkonsentrasi di lingkaran sempit elite ekonomi.
“Ketimpangan ekstrem yang kita lihat hari ini bukan terjadi karena ekonomi gagal tumbuh, tetapi karena hasil pertumbuhan dibiarkan terkonsentrasi pada segelintir kelompok,” ujarnya.
Enam Agenda Transformasi
Sebagai jalan keluar, Transisi Bersih mendorong enam agenda transformasi ekonomi agar pertumbuhan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Agenda itu meliputi penerapan pajak kekayaan progresif, pergeseran ekonomi dari ekstraktif ke produktif, revitalisasi sektor manufaktur, peningkatan produktivitas tenaga kerja, transisi energi yang mendukung industrialisasi hijau, serta reformasi tata kelola ekonomi dan politik.
Menurut Rahman, keberhasilan pembangunan tidak lagi cukup diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana hasil pembangunan didistribusikan secara adil dan mampu menjaga keberlanjutan lingkungan. “Tanpa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan politik, pertumbuhan hanya akan memperbesar kesenjangan yang sudah ekstrem saat ini,” katanya.
Karena itu, Transisi Bersih menilai Indonesia masih memiliki peluang keluar dari jebakan ketimpangan ekonomi dan krisis iklim, namun hanya jika berani mengubah arah pembangunan menuju model ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. ***
