Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi menyorot soal dinamika perkembangan koalisi pemerintahan pasca ditetapkannya pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
Menurut dia, meski waktu pembentukan dan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran masih relatif lama (sampai Oktober 2024), namun sudah bisa diprediksi gelagat untuk membentuk kabinet yang tidak hanya gemuk, tapi sangat ‘gemoy’.
“Tentu setelah MK (Mahkamah Konstitusi) menetapkan Prabowo-Gibran dan perkembangan terakhir tentu masih lama ya sampai Oktober, sepertinya koalisinya akan koalisi benar-benar seperti jargonnya Prabowo, koalisi yang gemoy, tidak hanya gemuk, tapi gemoy,” ujarnya kepada Maklumat.id, Kamis (9/5/2024).
Bahkan, menurut Ridho, saking besarnya koalisi yang ingin dibentuk, sampai memunculkan wacana untuk menambah sejumlah kementerian baru untuk mengakomodasi kepentingan sejumlah pihak tersebut.
“(Koalisinya) sampai tumpah-tumpah, sampai mungkin menjaring posisi (di kabinet) itu tidak cukup, sehingga muncul wacana untuk penambahan sejumlah kursi menteri untuk menampung koalisi yang gemoy tersebut,” kata alumnus TU University Dortmund, Jerman itu.
Besarnya koalisi atau kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut, menurut Ridho akan berdampak tidak baik terhadap demokrasi Indonesia, sebab pemerintahan pada akhirnya tidak memiliki mekanisme check and balance.
“Ini bisa berdampak tidak sehat terhadap pemerintahan karena tidak ada check and balance, dimana yang mempunyai potensi besar untuk oposisi di parlemen itu hanya PKS dan PDIP. Jadi dari 8 fraksi, (hanya) 2 fraksi yang ada potensi menjadi oposan, 6 partai lainnya itu menjadi partai koalisi gemoy,” selorohnya.
Meski begitu, pria yang juga menjabat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu menyebut, karakter oposisi maupun koalisi di Indonesia selama ini juga cukup dinamis, tidak kaku.
“Kita melihat pada fenomena era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) periode pertama dan kedua pun sempat terjadi dinamika pecah (koalisi), begitu juga di era Jokowi pertama dan kedua, dimana sejumlah partai yang (awalnya) oposisi seperti PAN dan Demokrat juga gabung ke kabinet Jokowi,” terang Ridho.
Lebih lanjut, menurut Ridho mekanisme check and balance terhadap pemerintahan bukan hanya bisa dilakukan oleh parlemen, tetapi juga melalui ekstra-parlemen, yang dia harapkan semakin menggema gerakannya dalam mengawal kebijakan pemerintahan baru nanti.
“Kita lihat tidak hanya parlemen, tapi juga ekstra-parlemen juga, dimana ilmuwan, guru besar dan NGO (Non Government Organization) menjadi gerakan ekstra-parlementer yang mereka melakukan gerakan oposisi terhadap rezim yang mencoba untuk berbuat menyalahi konstitusi, seperti yang sudah berkembang menjelang hingga pasca pilpres kemarin ya, yang telah menuai kontra dari sejumlah ilmuwan,” jelasnya.
“Nah, ini yang menjadi catatan, sehingga kita lihat perkembangan sampai Oktober nanti masih dinamis perkembangan posisi kabinet, dimana Prabowo juga masih berusaha merangkul semua pihak, termasuk PDIP yang mana Megawati yang menjadi kunci partai pemenang pemilu 2024 ini,” pungkas Ridho.
