MAKLUMAT — Kemacetan di kawasan Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir mendorong sejumlah pemangku kepentingan menyiapkan langkah penanganan, mulai dari penambahan kapasitas penyeberangan hingga optimalisasi layanan alternatif.
Kapal Motor Penumpang (KMP) Jatra I berkapasitas sekitar 120 kendaraan didatangkan untuk membantu mengurai kepadatan di penyeberangan Selat Bali. Selain itu, ASDP juga mengirimkan KMP Portlink O untuk membantu mengatasi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penyesuaian operasional menghadapi tingginya volume kendaraan.
“ASDP terus melakukan langkah operasional untuk mengurai kepadatan kendaraan di kawasan Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk,” tegas Heru.
Upaya tersebut turut menjadi salah satu rekomendasi dalam rapat koordinasi lintas instansi yang digelar di Command Center Polresta Banyuwangi, Senin (7/9/2026). Rakor dipimpin Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan dan diikuti unsur pemerintah daerah, DPRD, TNI, kepolisian, ASDP, Pelindo, Dinas Perhubungan, KSOP, KPLP, serta instansi terkait lainnya.
Kaji Dermaga Bulusan sebagai Alternatif
Usai rakor, Rofiq bersama unsur Forkopimda, instansi teknis, dan perwakilan kelompok angkutan meninjau Dermaga Bulusan, Kecamatan Kalipuro. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi dermaga sekaligus menjadi bahan awal sebelum tim teknis melakukan survei lanjutan.
Kapolresta mengatakan penanganan kepadatan disiapkan melalui langkah jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
“Besok pagi (hari ini, Red) akan hadir KMP Jatra I, yang mampu menampung sekitar 120 kendaraan,” ungkap Rofiq.
Tim survei geometri juga akan mengecek kondisi dan kemungkinan operasional Dermaga Bulusan agar dapat dioptimalkan sebagai alternatif pelayanan.
Menurut Rofiq, langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengatasi kepadatan saat ini, tetapi juga mengantisipasi peningkatan volume kendaraan pada periode libur akhir tahun.
“Beberapa bulan ke depan, kita akan menghadapi momentum hari libur Natal dan Tahun Baru, sehingga berpotensi melonjak lagi volume kendaraan di Pelabuhan Ketapang,” ujarnya.
Perhatikan Kapasitas Penyeberangan
Antrean kendaraan di kawasan Pelabuhan Ketapang dalam beberapa pekan terakhir sempat mencapai radius belasan kilometer. Kondisi tersebut berdampak pada waktu perjalanan, distribusi logistik, dan biaya operasional angkutan. Antrean juga berpotensi menghambat kendaraan prioritas seperti ambulans.
Keterbatasan kapasitas pelayanan penyeberangan menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian. Sejumlah fasilitas dermaga juga tengah menjalani peningkatan dan revitalisasi sehingga penanganan kemacetan tidak cukup hanya melalui rekayasa lalu lintas di jalan.
Sejumlah langkah yang disiapkan antara lain penambahan dua kapal berkapasitas besar, optimalisasi dermaga Landing Craft Machine (LCM) untuk kendaraan logistik, penyesuaian pola operasi kapal, serta pengaturan arus kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang.
Di sisi darat, Polresta Banyuwangi melakukan rekayasa lalu lintas dan menempatkan tim urai serta personel di sejumlah titik rawan kepadatan. Personel bantuan dari Polda Jawa Timur juga diterjunkan untuk mendukung penanganan di lapangan.
Sejumlah kantong parkir digunakan sebagai buffer zone sebelum kendaraan diarahkan masuk ke Pelabuhan Ketapang. Sementara itu, optimalisasi Dermaga Bulusan disiapkan sebagai opsi jangka menengah untuk mengurangi beban pelayanan di Ketapang.
Tim teknis akan melakukan survei kondisi Dermaga Bulusan sekaligus mendata kebutuhan teknis agar dermaga tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Untuk jangka panjang, peningkatan fasilitas Pelabuhan Ketapang juga didorong agar mampu melayani kapal dengan kapasitas lebih besar.
“Ke depan, Pelabuhan Ketapang harus direnovasi agar kapal-kapal lebih besar bisa bersandar dan pelayanan semakin optimal,” katanya.
Rofiq menegaskan, persoalan kepadatan di Ketapang membutuhkan penanganan lintas instansi karena berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari lalu lintas hingga kapasitas pelabuhan.
“Pengaturan lalu lintas, kapasitas kapal, kesiapan dermaga, buffer zone hingga infrastruktur pelabuhan, harus ditangani secara terkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing,” pungkas Rofiq.***
*) Penulis: Irwan Suryanto
