MAKLUMAT — Ketua Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPW ICMI) Aceh, Dr Taqwaddin, mengajak para cendekiawan Muslim Aceh tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, tetapi juga menghadirkan kesantunan, keteladanan, dan kerja nyata untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
Hal itu ia sampaikan ketika memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Wilayah (Musywil) VIII ICMI Aceh di Hotel Azana Oasis Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
“Cendekiawan adalah orang-orang cerdas yang santun,” kata Taqwaddin.
Cendekiawan Tak Cukup Hanya Gelar Akademik
Menurut Taqwaddin, kecendekiawanan tidak cukup diukur dari gelar akademik maupun kemampuan berbicara. Seorang cendekiawan harus mampu mengubah ilmu dan gagasannya menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia berharap para cendekiawan Muslim Aceh ikut bekerja untuk mewujudkan Aceh yang mulia sekaligus membangun kesejahteraan masyarakat.
Sejarah Hubungan Aceh – Belanda
Dalam kesempatan tersebut, Taqwaddin juga sekilas mengulas sejarah panjang Aceh dalam hubungan internasional. Ia mengingatkan bahwa Kesultanan Aceh merupakan salah satu kekuatan politik penting di kawasan Asia Tenggara sejak berabad-abad lalu.
Aceh pada abad ke-17, kata dia, berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat intelektual Islam di Asia Tenggara. Ia menyebut, usia Kerajaan Aceh lebih tua daripada Kerajaan Belanda dan Aceh juga merupakan kerajaan pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda pada 1603.
“Kerajaan Aceh lebih tua dari Kerajaan Belanda. Aceh adalah kerajaan pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda pada 1603,” terang Taqwaddin.
Ia kemudian menceritakan pengalamannya, ketika seorang profesor berkebangsaan Belanda menyampaikan permintaan maaf melalui Ketua ICMI Aceh terkait sejarah penjajahan Belanda terhadap Aceh.
“Ada seorang profesor berkebangsaan Belanda meminta maaf melalui Ketua ICMI Aceh. Beliau mengatakan, seharusnya Belanda tidak berperang dengan Aceh,” ungkapnya.
Taqwaddin mengatakan, sejarah tersebut semestinya menjadi pelajaran bagi generasi sekarang. Kejayaan dan kedaulatan Aceh pada masa lalu, menurutnya, harus menjadi energi untuk membangun Aceh masa kini, bukan sekadar menjadi nostalgia.
Hubungan Aceh dan Belanda sendiri kemudian berkembang menjadi konflik panjang. Perang Aceh melawan Belanda berlangsung sejak 1873 dan menjadi salah satu konflik kolonial yang panjang di Nusantara.
Ketahanan Pangan dan Lumbung Padi
Lebih jauh, Taqwaddin juga menyoroti persoalan Aceh saat ini, khususnya pada sektor ketahanan pangan. Ia mengingatkan bahwa pada masa lalu, salah satu simbol kemuliaan dan kesejahteraan keluarga Aceh adalah keberadaan lumbung padi di rumah.
“Dulu salah satu simbol kemuliaan dan kesejahteraan adalah lumbung padi di rumah,” sorotnya.
Menurutnya, lumbung padi menggambarkan keluarga yang memiliki persediaan pangan sehingga tidak mudah bergantung kepada pihak lain.
Karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu agenda yang perlu diperjuangkan ICMI Aceh. Ketahanan pangan, kata dia, bukan hanya persoalan pertanian, tetapi berkaitan dengan kemandirian, ekonomi masyarakat, kesejahteraan, dan martabat sebuah daerah.
Para cendekiawan, lanjutnya, perlu mampu membaca persoalan tersebut sekaligus menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan.
“Cendekiawan Muslim Aceh diharap bekerja untuk membantu terwujudnya Aceh mulia dan membangun kesejahteraan masyarakat Aceh,” tandas Taqwaddin.
Kepemimpinan ICMI dan Roda Organisasi
Dalam kesempatan itu, Taqwaddin juga menjelaskan karakter kepemimpinan dalam ICMI yang menurutnya berbeda dengan kepemimpinan kepala daerah.
Ia menjelaskan, seorang kepala daerah memiliki otoritas pemerintahan, sedangkan ICMI merupakan organisasi kemasyarakatan dengan peran, fungsi, dan otoritas kelembagaan yang berbeda.
“Kepemimpinan di ICMI berbeda dengan kepala daerah, baik otoritas, peran maupun fungsi kelembagaannya,” ujarnya.
Ia mengatakan kepemimpinan dalam organisasi cendekiawan lebih banyak bertumpu pada gagasan, keteladanan, kemampuan membangun komunikasi, dan kerja bersama.
Dalam konteks perjalanan organisasi, Taqwaddin menilai ICMI Aceh pada periode sebelumnya sempat mengalami kondisi pasang-surut.
“ICMI Aceh dalam periode lalu pernah sempat seperti kehilangan napas karena kondisi yang berkembang saat itu,” sorotnya.
Ia lantas menceritakan penunjukan dirinya sebagai Ketua MPW ICMI Aceh melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), atas kesepakatan Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Pengurus Harian. Penunjukan tersebut, kata dia, dilakukan untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi.
Kini, dalam Musywil VIII, Taqwaddin menyatakan diri kembali mencalonkan diri sebagai Ketua MPW ICMI Aceh. “Untuk kelangsungan roda kepemimpinan organisasi, saya mencalonkan diri untuk dipilih dalam Muswil ini,” tegasnya.
Menurut Taqwaddin, proses pemilihan dalam Musywil merupakan bagian dari mekanisme organisasi. Karena itu, seluruh proses diharapkan berlangsung dalam suasana persaudaraan, santun, dan mengutamakan kepentingan ICMI serta kemajuan Aceh.
Musywil VIII ICMI Aceh diharapkan menjadi momentum konsolidasi para cendekiawan Muslim untuk merumuskan agenda organisasi ke depan, terutama dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
ICMI diharapkan tidak hanya menjadi rumah bagi kaum intelektual Muslim, tetapi juga ruang bagi lahirnya gagasan yang diterjemahkan menjadi kerja nyata untuk masyarakat Aceh.***
*) Penulis: Rizki Maulizar / Saif
