MAKLUMAT – Terobosan dibuat Pemerintah Kabupaten Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan. Sebanyak 40 mobil dinas organisasi perangkat daerah dan kecamatan diubah fungsinya menjadi armada layanan kesehatan bagi warga miskin.
Puluhan kendaraan itu digunakan untuk mendukung program Home Care. Juga, untuk layanan kesehatan jemput bola bagi lansia, penderita penyakit kronis, ibu hamil berisiko tinggi, penyandang disabilitas, dan balita stunting.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang dimulai pada 1 April 2026.
Menurut Fawait, kepesertaan BPJS Kesehatan belum cukup menjamin warga miskin dapat mengakses layanan kesehatan. Mereka masih terkendala ongkos perjalanan, kondisi fisik, atau tidak memiliki keluarga yang bisa mengantar ke fasilitas kesehatan.
“Meski sudah dijamin BPJS, masih ada masyarakat yang tidak bisa datang ke fasilitas kesehatan karena persoalan transportasi,” kata Fawait, Senin (14 September 2026).
Program Home Care melibatkan 50 puskesmas dan tiga rumah sakit daerah dengan sekitar 1.200 tenaga kesehatan. Petugas mendatangi rumah pasien untuk melakukan pemeriksaan dasar, memberikan obat, serta menghubungkan pasien dengan dokter umum hingga dokter subspesialis melalui telemedis.
Sebanyak 50 kendaraan disiapkan. Sepuluh merupakan mobil baru dan 40 lainnya hasil pengalihan mobil dinas OPD dan camat. Armada tersebut ditempatkan di puskesmas serta RSD dr Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat.
Fawait berharap layanan Home Care tidak hanya memberikan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga membantu kebutuhan dasar keluarga pasien. “Dan saya memimpikan, nanti setelah diperiksa, kami akan berikan sembako untuk dimakan bersama keluarganya,” kata dia.
Pengalihan mobil dinas itu sempat mendapat sorotan dari sebagian anggota DPRD Jember terkait administrasi aset daerah. Namun, pemerintah kabupaten tetap menjalankan program tersebut.
Program Home Care Jember yang diluncurkan pada Juli 2026 juga mendapat apresiasi Kementerian Kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyebut program tersebut berpeluang menjadi percontohan nasional. Kementerian Kesehatan akan mengevaluasi pelaksanaannya setelah dua hingga tiga bulan sebelum mempertimbangkan penerapannya sebagai model di tingkat nasional. (*)
