MAKLUMAT – Orang-orang yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mulai tersingkir dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini dinilai dapat menjadi tanda munculnya keretakan dalam relasi politik Jokowi dan Prabowo.
Peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa, menilai dinamika tersebut menunjukkan bahwa hubungan politik sangat dipengaruhi kepentingan.
Menurut Ardha, Prabowo memiliki hak prerogatif sebagai presiden untuk mempertahankan atau mengganti menteri sesuai kebutuhan pemerintahannya.
“Dalam politik memang tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi,” kata Ardha di Jakarta dikutip, Senin (14/9/2026).
Ardha mencontohkan pergantian Budi Arie Setiadi dari posisi Menteri Koperasi. Budi Arie kemudian digantikan Ferry Juliantono yang dinilai lebih dekat dengan lingkaran politik Prabowo.
Ia mengatakanpergantian tersebut memperlihatkan bahwa Prabowo tidak harus mempertahankan seluruh figur yang sebelumnya berada dalam pemerintahan Jokowi. Ketika kepentingan politik dan pemerintahan berubah, posisi orang-orang yang sebelumnya dianggap sebagai “titipan” Jokowi juga dapat berubah.
Di sisi lain, Jokowi tetap perlu menjaga posisi politiknya, termasuk memastikan keberadaan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat Wakil Presiden.
Ardha menilai salah satu langkah politik Jokowi terlihat melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurutnya, aktivitas Jokowi dalam membantu sosialisasi PSI menuju Pemilu Legislatif mendatang menjadi salah satu alasan Jokowi kembali aktif turun ke lapangan.
Posisi Gibran Dinilai Makin Termarjinalkan
Ardha juga menyoroti posisi Gibran dalam pemerintahan Prabowo. Posisi wakil presiden cenderung termarjinalkan. Salah satu indikator yang disoroti adalah posisi duduk Gibran yang disebut sejajar dengan para menteri dalam rapat kabinet pada Juli 2026.
“Situasi tersebut dapat memperlihatkan adanya perbedaan posisi politik antara Gibran dan Prabowo. Friksi di internal pemerintahan, apalagi pada level tertinggi, tentu sedikit banyak akan memberikan dampak politik pada Prabowo,” ujar Ardha.
Ia kemudian menyoroti sejumlah persoalan yang sedang dihadapi pemerintahan Prabowo, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga persoalan Koperasi Desa (Kopdes).
Pemerintah juga menghadapi respons sejumlah negara tetangga di ASEAN yang terdampak asap karhutla dari Indonesia. Dalam situasi tersebut, Ardha melihat Gibran berpeluang membangun perbedaan politik dengan Prabowo.
Ia mencontohkan langkah Gibran yang mendatangi korban terdampak karhutla ketika penanganan persoalan tersebut dinilai belum menjadi prioritas utama Prabowo.
Ardha menilai langkah Gibran itu menarik karena tidak terlihat adanya pernyataan terbuka dari Prabowo yang secara khusus menugaskan wakil presiden menangani persoalan karhutla.
“Gibran seolah datang tanpa koordinasi dengan Prabowo,” cetus Ardha.
Pergantian Menteri Jadi Sinyal Dinamika Kekuasaan
Pergantian figur yang diasosiasikan dengan kubu Jokowi dapat dibaca sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan Prabowo. Sebagai presiden, Prabowo memiliki ruang untuk menentukan sendiri siapa yang dianggap paling sesuai dengan agenda pemerintahannya.
Namun, perubahan komposisi pemerintahan tidak otomatis membuktikan hubungan Jokowi dan Prabowo telah putus secara politik. Yang lebih penting adalah melihat bagaimana kedua kubu menjaga kepentingan masing-masing menuju Pemilu 2029.
Jokowi memiliki kepentingan mempertahankan pengaruh politik, sementara Prabowo berkepentingan memastikan pemerintahan berjalan solid hingga akhir masa jabatan.
Dalam konteks itu, posisi Gibran menjadi salah satu titik penting. Jika Gibran mulai mengambil ruang politik yang berbeda dari Prabowo, dinamika tersebut berpotensi berkembang menjadi pertarungan pengaruh menjelang 2029.
Karena itu, pergantian orang-orang yang dekat dengan Jokowi dan aktivitas politik Jokowi melalui PSI perlu dilihat bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari perubahan peta kekuasaan di sekitar pemerintahan Prabowo.
