MAKLUMAT — Setiap 28 Oktober, kita terbiasa mendengar tiga janji sederhana yang diucapkan para pemuda pada 1928: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kalimat itu terdengar sakral, hampir seperti doa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun belakangan, ada frasa lain yang mulai muncul di ruang-ruang diskusi mahasiswa, media sosial, dan aksi di jalanan: sumpah “serapah” pemuda.
Kata “serapah” tentu bukan sekadar permainan huruf. Ia adalah sindiran. Ia adalah cara generasi muda menyampaikan bahwa mereka tidak lagi cukup puas hanya dengan mengucapkan sumpah di atas panggung formal, lalu pulang dan melihat negerinya tetap berputar di tempat yang sama. Sumpah “serapah” muncul ketika harapan bertemu dengan kekecewaan yang terlalu sering diulang.
Mahasiswa bukan kelompok yang membenci Indonesia. Justru sebaliknya. Mereka marah karena peduli. Mereka kecewa karena masih percaya bahwa negeri ini seharusnya bisa lebih baik. Ketika seseorang benar-benar tidak peduli, ia biasanya memilih diam, acuh, atau pergi. Tetapi mahasiswa memilih bersuara. Mereka menulis, berdemonstrasi, membuat karya, membuka diskusi, dan kadang memilih bahasa yang tajam karena bahasa yang halus sudah terlalu lama tidak didengar.
Mari jujur saja: karut marut bangsa ini bukan rahasia. Kita melihat persoalan korupsi yang seolah tidak pernah selesai. Kita melihat kebijakan yang kadang terasa jauh dari kebutuhan rakyat. Kita melihat kesenjangan antara yang punya akses dan yang harus berebut kesempatan. Kita melihat harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sulit didapat, dan mimpi anak muda sering harus menyesuaikan diri dengan kenyataan yang pahit.
Di tengah semua itu, mahasiswa dituntut untuk tetap optimistis. Mereka diminta percaya pada masa depan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan siap menjadi pemimpin bangsa. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa semangat memikirkan masa depan ketika masa kini saja terasa berat? Bagaimana mungkin anak muda diminta bercita-cita tinggi ketika banyak dari mereka harus memikirkan biaya kuliah, transportasi, sewa kos, bahkan uang makan?
Di sinilah “serapah” itu lahir. Bukan karena mahasiswa ingin menghina bangsa, melainkan karena mereka merasa bangsa ini terlalu sering mengabaikan suara mereka. Mereka melihat negara punya anggaran besar, punya banyak lembaga, punya ribuan pejabat, tetapi persoalan dasar rakyat sering kali tetap berlarut. Mereka melihat janji kampanye begitu manis, tetapi realitas pemerintahan kadang terasa pahit dan lambat.
Sumpah “serapah” juga merupakan bentuk kritik terhadap ritual peringatan yang terlalu sering berhenti di seremoni. Setiap tahun kita mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, mengadakan upacara, lalu mengucapkan sumpah dengan khidmat. Setelah itu, esok harinya kehidupan berjalan seperti biasa. Korupsi tetap ada, ketidakadilan tetap ada, dan persoalan struktural tetap menunggu.
Mahasiswa muak bukan karena lelah merayakan Sumpah Pemuda. Mereka muak karena peringatan itu sering kali tidak diikuti oleh perubahan nyata. Sumpah Pemuda seharusnya bukan sekadar tanggal di kalender, melainkan pengingat bahwa pemuda pernah punya keberanian untuk memikirkan Indonesia secara utuh. Pada 1928, mereka tidak hanya berbicara tentang diri sendiri. Mereka berbicara tentang tanah air, tentang persatuan, tentang masa depan bersama.
Sekarang, generasi muda menghadapi tantangan yang berbeda. Mereka tidak lagi berhadapan dengan penjajah dalam arti klasik, tetapi dengan persoalan yang lebih rumit dan kadang tidak terlihat: ketimpangan, disinformasi, politik uang, kesenjangan digital, pengangguran terdidik, krisis iklim, serta lemahnya kepercayaan terhadap lembaga negara. Persoalan-persoalan itu tidak datang dengan seragam dan senjata, tetapi dampaknya sama-sama menekan kehidupan rakyat.
Karena itu, jangan terlalu cepat melabeli mahasiswa yang kritis sebagai anak muda yang nakal atau tidak tahu diri. Kritik adalah bagian dari kewarganegaraan. Mahasiswa yang menanyakan ke mana anggaran pergi, mengapa kebijakan tertentu diambil, atau mengapa koruptor masih bisa berjalan bebas, sebenarnya sedang melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara.
Sayangnya, kritik sering diterima sebagai ancaman. Alih-alih dijawab dengan data dan solusi, suara mahasiswa kadang dibalas dengan stigmatisasi. Mereka disebut provokator, dibilang dimanfaatkan pihak tertentu, atau dianggap hanya ingin mencari popularitas. Padahal, jika sebuah kritik benar-benar keliru, cara terbaik menjawabnya bukan dengan membungkam, melainkan dengan menjelaskan. Jika kritik itu benar, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki keadaan.
Sumpah “serapah” sebenarnya adalah bahasa darurat. Ia muncul ketika bahasa resmi terasa terlalu sopan untuk menggambarkan rasa frustrasi. Ia muncul ketika mahasiswa merasa bahwa kata “harap” sudah terlalu sering diucapkan tanpa hasil. Mereka tidak sedang menyerah. Mereka sedang menuntut agar harapan itu tidak lagi menjadi retorika.
Ada yang mungkin berpikir bahwa sikap kritis mahasiswa justru memperburuk keadaan. Padahal, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa sering menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan. Mereka hadir pada masa pergerakan kemerdekaan, pada masa reformasi, dan pada berbagai momen ketika rakyat membutuhkan suara yang berani. Mahasiswa tidak selalu benar, tentu saja. Mereka juga bisa keliru, terpancing, atau terjebak dalam euforia. Tetapi kehadiran mereka tetap penting karena mereka membawa energi untuk mempertanyakan status quo.
Yang membuat sumpah “serapah” menarik adalah ia tidak selalu berbentuk demonstrasi besar. Kadang ia hadir dalam unggahan media sosial yang penuh ironi. Kadang ia muncul dalam opini mahasiswa di media kampus. Kadang ia terdengar dalam obrolan di warung kopi dekat kampus, ketika anak muda membicarakan masa depannya dengan nada yang cemas. Semua itu adalah bentuk ekspresi dari generasi yang merasa tidak didengar.
Namun, “serapah” tidak boleh berhenti pada kemarahan. Jika kemarahan hanya berubah menjadi kebencian, maka ia akan mudah dimanfaatkan oleh pihak yang ingin memecah belah. Kritik yang sehat harus tetap berpijak pada fakta, menghormati perbedaan, dan mengarah pada solusi. Mahasiswa boleh marah, tetapi kemarahan itu harus punya arah. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun ulang kepercayaan.
Di sinilah tantangan sesungguhnya. Generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengkritik. Mereka juga perlu menjadi pelaku perubahan. Mereka perlu belajar, berorganisasi, membangun jejaring, terlibat dalam komunitas, dan mempersiapkan diri untuk mengambil peran. Kritik tanpa kerja nyata bisa berubah menjadi keluhan. Tetapi kritik yang disertai aksi bisa menjadi kekuatan sosial.
Negara juga punya tanggung jawab besar. Pemerintah tidak bisa terus meminta pemuda untuk optimistis sementara ruang partisipasi mereka sempit. Tidak bisa terus berbicara tentang bonus demografi sementara lapangan kerja berkualitas masih terbatas. Tidak bisa mengajak anak muda mencintai bangsa sementara ketidakadilan terus terjadi di depan mata mereka.
Cinta tanah air tidak harus selalu tampak manis dan patuh. Kadang, cinta tanah air justru tampak seperti kemarahan yang terdidik. Ia tampak seperti mahasiswa yang berani bertanya, menolak kebobolan, dan menuntut keadilan. Sumpah “serapah” pemuda adalah bentuk cinta yang sedang sakit, cinta yang menuntut negerinya untuk tidak lagi berjalan salah arah.
Pada akhirnya, mahasiswa tidak sedang meminta dunia yang sempurna. Mereka hanya ingin negeri ini jujur, adil, dan berpihak pada rakyat. Mereka ingin korupsi dibereskan, kebijakan dibuat dengan nalar, dan masa depan tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Mereka ingin Sumpah Pemuda tidak hanya diucapkan, tetapi juga dihidupi.
Jika suara “serapah” itu terus muncul, jangan buru-buru menyalahkan generasi muda. Mungkin, yang perlu kita tanyakan adalah: apa yang telah membuat mereka sampai pada titik itu? Karena ketika anak muda kehilangan kesabaran, biasanya bukan mereka yang gagal mencintai bangsa. Mungkin, bangsa itulah yang terlalu lama gagal memberi mereka alasan untuk tetap percaya.***
