MAKLUMAT – Aktivis sekaligus konten kreator, Salsa Erwina Hutagalung mengecam keras pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang diterima perusahaan milik Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.
Melalui akun Threads pribadinya pada Selasa (10/11/2026), Salsa menilai pengucuran dana fantastis dari anggaran negara kepada PT Rans Animasi Indonesia periode 2024–2026 ini sangat mencederai rasa keadilan publik di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja dan efisiensi anggaran pemerintah.
Salsa menyoroti ketimpangan ekstrem antara nasib rakyat kecil dan dana yang mengalir ke perusahaan artis papan atas tersebut. Ia membandingkan anggaran promosi digital ini dengan ancaman pemberhentian massal 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terancam kehilangan mata pencaharian demi alasan hemat anggaran.
“Rp14,7 MILIAR. Uang pajak kita. Masuk ke perusahaan Raffi Ahmad, buat jasa influencer. Sementara di NTT, 9.000 PPPK mau dilepas. Alasannya? Efisiensi. 9.000 orang terancam kehilangan kerja. Sementara tayangan Instagram Story Raffi dibayar Rp575 juta, lebih mahal dari sisa dana desa untuk DUA desa. Datang ke acara? Rp2,5 miliar,” tulis Salsa di akun Threads-nya, Selasa (10/11/2026).
Kritik tajam Salsa menyasar posisi ganda Raffi Ahmad yang kini berstatus sebagai pejabat publik. Menurut Salsa, situasi ini berpotensi kuat memicu konflik kepentingan karena perusahaan swasta milik seorang Utusan Khusus Presiden justru menjadi penyedia jasa atau vendor anggaran kementerian.
“Rakyat disuruh puasa. Raffi Ahmad pesta. Yang paling busuk: Raffi bukan sekadar artis. Dia PEJABAT NEGARA. Utusan Khusus Presiden. Komisaris di perusahaan yang dikontrak. Sejak dilantik, KKP 3x ngontrak perusahaannya: Rp10,8 miliar,” tegas Salsa.
Salsa membandingkan aturan ketat pejabat yang melarang menteri merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan swasta. Namun dalam kasus ini, perusahaan terafiliasi pejabat negara justru leluasa memenangi kontrak kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tercatat menarik jasa RANS hingga tiga kali.
“Menteri aja dilarang jadi komisaris swasta. Ini pejabat, perusahaannya malah jadi vendor negara. Duduk di kursi kekuasaan, kebagian kontrak. ‘Jangan pakai uang negara’ katanya. Ternyata maksudnya: jangan pakai uang negara, kecuali buat RANS,” ungkap Salsa.
Persoalan ini sendiri mencuat ke publik setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan data temuan kontrak jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian kepada perusahaan Raffi. Salsa menegaskan bahwa meski penggunaan influencer untuk sosialisasi program pemerintah sah-sah saja, penggunaan uang rakyat dalam jumlah sangat besar untuk perusahaan milik pejabat negara tetap harus dipertanyakan efektivitas serta kewajibannya.
“Mau pakai influencer buat menyebar pesan? Gak masalah! Tapi masa iya sebesar itu uang rakyat dipakai? Dan masa iya udah digaji jadi utusan presiden terus mau juga nerima uang ke perusahaan miliknya? Apa dampaknya? Seberapa efektif pesannya tersebar?” pungkasnya.
