MAKLUMAT — Wacana pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka menghadirkan babak baru dalam dinamika politik Indonesia. Perdebatan yang semula berkembang di media sosial kini mulai bergerak ke ruang politik kelembagaan.
Sejumlah anggota DPR mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai salah satu pintu konstitusional untuk mempersoalkan posisi wakil presiden. Di tengah situasi tersebut, pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menjadi menarik untuk dicermati.
Haedar, Senin (9/11/2026), menyatakan bahwa DPR memiliki ruang untuk mengagendakan berbagai langkah politik, termasuk membahas pemakzulan. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap keputusan harus memiliki dasar hukum yang sah, mempertimbangkan kemaslahatan umum, serta menciptakan kehidupan politik yang kondusif. Pernyataan ini bukan dukungan terbuka terhadap pemakzulan, tetapi juga bukan penolakan terhadap mekanisme konstitusional tersebut.
Di sinilah menariknya membaca Muhammadiyah melalui pendekatan fenomenologi politik. Pendekatan ini tidak sekadar melihat pernyataan formal organisasi, melainkan mencoba memahami bagaimana sebuah organisasi memaknai realitas politik, merespons pengalaman kolektif masyarakat, dan membangun kesadaran politik di tengah perubahan sosial.
Percakapan di media sosial memperlihatkan setidaknya dua kesadaran politik. Pertama, kelompok yang memandang pemakzulan sebagai instrumen koreksi konstitusional terhadap kekuasaan. Bagi mereka, jabatan publik tidak boleh menjadi ruang yang kebal terhadap evaluasi hukum.
Kedua, kelompok yang mengkhawatirkan pemakzulan sebagai instrumen pertarungan elite yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Kedua pandangan ini memperlihatkan bahwa persoalan Gibran sesungguhnya telah melampaui persoalan personal dan menyentuh kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Dalam konteks ini, Muhammadiyah tampaknya sedang mengambil posisi politik yang berhati-hati. Tradisi Khittah Muhammadiyah menempatkan organisasi sebagai kekuatan dakwah dan masyarakat sipil, bukan sebagai instrumen perebutan kekuasaan. Namun, menjaga jarak dari politik praktis tidak berarti Muhammadiyah harus diam terhadap persoalan konstitusi dan keadilan.
Bahkan, pernyataan Haedar dapat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan antara dua kepentingan mendasar: supremasi konstitusi dan stabilitas kebangsaan. Muhammadiyah tidak ingin demokrasi terjebak dalam politik mobilisasi massa dan pertarungan sentimen di media sosial. Akan tetapi, stabilitas juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang koreksi terhadap kekuasaan.
Saya menerka, Muhammadiyah akan mempertahankan posisi moderat-kritis. Tidak menjadi penggerak pemakzulan, tetapi juga tidak akan menghalangi proses tersebut apabila berjalan berdasarkan mekanisme hukum dan konstitusi. Posisi ini sekaligus menegaskan bahwa Muhammadiyah lebih berkepentingan menjaga kualitas demokrasi daripada memenangkan figur politik tertentu.
Tentu, tantangan Muhammadiyah adalah menjaga konsistensi antara pernyataan elite organisasi dan keragaman ekspresi politik warganya. Sebab, suara yang berkembang di media sosial, termasuk ajakan aksi atas nama Muhammadiyah, tidak serta-merta merupakan sikap resmi Persyarikatan. Di sinilah pentingnya kepemimpinan moral dan kecakapan organisasi dalam mengelola perbedaan.
Pada akhirnya, persoalan pemakzulan Gibran bukan semata-mata tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang harus meninggalkan kekuasaan. Ini adalah ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia.
Muhammadiyah perlu berdiri di atas kepentingan konstitusi, keadilan, dan kemaslahatan publik. Sebab, demokrasi membutuhkan kekuatan masyarakat sipil yang tidak mudah ditarik ke dalam orbit kekuasaan, tetapi juga tidak kehilangan keberanian untuk mengoreksi kekuasaan.
Demokrasi tidak boleh menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi juga tidak boleh menjadi instrumen untuk melampiaskan ketidakpuasan politik. Di antara dua kutub itulah Muhammadiyah diuji: menjaga jarak dari kekuasaan, tanpa menjaga jarak dari tanggung jawab kebangsaan.***
