MAKLUMAT –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian selama periode 2024–2026.
Temuan tersebut turut menyoroti kerja sama pemerintah dengan PT RANS Animasi Indonesia yang berkaitan dengan sejumlah aktivitas promosi dan menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan lembaganya akan menelaah temuan ICW untuk memastikan ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tersebut.
Budi menyampaikan hal itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi, Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, KPK juga akan melihat apakah temuan tersebut memenuhi dasar untuk ditindaklanjuti oleh lembaga antirasuah.
“Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” ujarnya.
KPK juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa di kementerian terkait. Evaluasi perlu mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian hasil pengadaan.
Budi meminta institusi yang terlibat memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan dalam penggunaan anggaran negara.
“Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut,” tegasnya.
ICW Temukan Delapan Paket Pengadaan Rp14,69 Miliar
Sebelumnya, ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Temuan yang disampaikan pada 9 November 2026 tersebut mencakup lima paket pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025–2026.
ICW menyebut seluruh paket pengadaan tersebut mengarah kepada PT RANS Animasi Indonesia.
Bentuk kerja sama yang tercatat meliputi penayangan konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Pengadaan itu juga mencakup kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW menyoroti pola pengadaan yang mengarah kepada satu penyedia jasa. Menurut temuan lembaga tersebut, pola seperti itu berpotensi mempersempit kesempatan penyedia jasa lain untuk mengikuti persaingan pengadaan.
Selain persoalan persaingan usaha, ICW juga menyoroti kemungkinan konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Temuan tersebut kemudian menjadi perhatian KPK untuk ditelaah lebih lanjut, terutama terkait kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan dan penggunaan anggaran negara.
RANS Beri Penjelasan soal Kerja Sama Pemerintah
Menanggapi sorotan ICW, PT RANS Entertainment Indonesia menyampaikan penjelasan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026.
RANS menyatakan seluruh kerja sama perusahaan maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah berlangsung secara profesional.
Perusahaan tersebut menjelaskan bahwa kerja sama dilakukan melalui platform pengadaan pemerintah, seperti Inaproc.id atau e-katalog, yang dapat diakses secara terbuka.
RANS juga menyatakan telah mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan masing-masing instansi pemerintah.
Terkait nilai pengadaan yang mencapai Rp14,7 miliar, RANS menjelaskan angka tersebut mengacu pada commercial rate card atau daftar tarif komersial yang biasa digunakan perusahaan untuk melayani klien.
Menurut penjelasan perusahaan, nilai tersebut tidak hanya mencakup publikasi konten di media sosial. Perhitungan juga meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan, serta aktivitas promosi lainnya.
Dengan demikian, terdapat dua hal yang menjadi perhatian dalam persoalan ini, yakni temuan ICW mengenai pola pengadaan jasa influencer dan penjelasan RANS mengenai mekanisme serta komponen biaya kerja sama.
KPK kini akan mendalami temuan tersebut untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi yang dapat ditindaklanjuti. Hingga saat ini, pendalaman tersebut belum menjadi kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar tersebut.
