MAKLUMAT — Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Dr. Sobirin Malian, menilai konflik Poso tidak bisa dilepaskan dari kepentingan elite politik dan ekonomi yang memanfaatkan situasi di tengah masyarakat. Ia menyebut konflik berkepanjangan tersebut juga membuka ruang bagi praktik bisnis senjata dan penyalahgunaan kekuasaan.
Hal itu disampaikan Sobirin dalam agenda Launching & Bedah Buku di Parama Su Hotel, Palu, Kamis (12/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, salah satu buku yang dibedah berjudul Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Kritis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara (2026), yang ditulis Sobirin Malian bersama Busyro Muqoddas.
Sobirin menjelaskan, penulisan buku tentang konflik Poso berangkat dari kegelisahan akademis terhadap kondisi masyarakat setelah Deklarasi Malino. Kesepakatan tersebut sempat menumbuhkan harapan bahwa keamanan dan perdamaian segera terwujud. Namun, hasil riset yang dilakukan menunjukkan bahwa konflik masih menyisakan persoalan.
“Pola-pola yang konsisten sejak masa Orde Baru sampai pascareformasi adalah pola-pola di mana dalam konflik itu negara tidak hadir. Jadi negara itu tidak hadir dalam konflik itu,” ujarnya.
Ia juga menemukan indikasi bahwa konflik memberikan keuntungan ekonomi bagi kelompok tertentu. Dalam paparannya, Sobirin menyinggung dugaan keterlibatan oknum aparat dalam bisnis senjata di wilayah konflik. Temuan tersebut, menurutnya, memperlihatkan bagaimana konflik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di luar penyelesaian masalah masyarakat.
Sobirin menilai persoalan Poso juga berkaitan dengan kecemburuan ekonomi dan kepentingan politik elite lokal. Isu identitas agama dan rasial dapat dimanfaatkan untuk memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Sementara itu, kelompok yang memperoleh keuntungan dari situasi konflik justru tidak selalu berasal dari masyarakat yang terdampak.
“Jadi kalau kita lihat akar masalahnya itu elite-nya yang diuntungkan, masyarakatnya yang bermasalah,” katanya.
Ia mempertanyakan anggapan bahwa konflik Poso sepenuhnya merupakan konflik agama. Dalam riset yang dipaparkan, Sobirin menemukan kisah warga berbeda agama yang saling membantu ketika situasi kekerasan berlangsung. Salah satu contohnya adalah warga Muslim yang menyelamatkan warga Katolik saat berusaha menyeberangi sungai untuk menyelamatkan diri.
Temuan tersebut, menurutnya, memperkuat pertanyaan mengenai pihak-pihak yang sebenarnya mendorong konflik. Sobirin juga mengutip pandangan sejumlah pemikir yang menjelaskan bahwa konflik tidak selalu lahir dari permusuhan antarkelompok masyarakat. Konflik dapat diproduksi oleh aktor yang memiliki kepentingan politik.
Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran David Keen mengenai perang berkepanjangan. Dalam kondisi tertentu, perang dapat berubah dari sekadar alat politik menjadi tujuan karena ada kelompok yang memperoleh keuntungan dari situasi tersebut. Keuntungan itu dapat muncul melalui penguasaan sumber daya, bantuan kemanusiaan, pengelolaan keamanan, hingga bisnis senjata.
Selain persoalan ekonomi dan politik, Sobirin menyoroti penanganan konflik yang berpotensi melahirkan pelanggaran hak asasi manusia. Ia mencontohkan tindakan aparat yang berlebihan terhadap masyarakat, termasuk operasi terhadap sejumlah pesantren tanpa pertimbangan yang memadai.
Ia juga mengangkat persoalan peradilan militer. Menurutnya, mekanisme tersebut menyisakan persoalan keadilan karena anggota militer yang melakukan pelanggaran diadili melalui institusi peradilan militer sendiri.
“Orang militer diadili oleh peradilan militer. Itu kemungkinan bisa jadi hanya drama,” jelasnya.
*) Penulis: M Habib Muzaki
