MAKLUMAT — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari posisi RI 2, kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat pengunduran diri tersebut.
Tak cuma kepada MPR RI, Muzani menyebut Gibran juga telah menyerahkan surat pengunduran diri serupa kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran disebut meminta agar pengunduran dirinya segera diproses.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” sambung Muzani.
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah yang menjadi persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024 lalu.
Polemik tersebut mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang memuat pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti dokumen kelulusan setingkat SMA Gibran yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan.
Meski amar putusan MK tidak menerima permohonan gugatan, pertimbangan tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah pihak agar Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan.
Desakan menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan dari Subhan Palal. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019 tidak sah dan batal.
Tak cuma itu, di tengah perkembangan tersebut, DPR RI juga telah memulai proses politik terkait usulan pemakzulan Gibran melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi di DPR RI mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat.***
