Dari Kaderisasi ke Komodifikasi: Program Kerja Punya Harga

kaderisasi

MAKLUMAT — Suatu ketika saya merenung dalam sebuah forum organisasi pelajar. Panitia bekerja keras, peserta datang dari berbagai daerah, panggung berdiri megah, dan acara berlangsung meriah.

Tidak ada yang salah. Bahkan mungkin terlalu meriah. Di tengah berbagai hiruk pikuk kesenangan, saya tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan sederhana: “Sebenarnya organisasi ini sedang memperjuangkan apa?”

Pertanyaan itu terdengar sepele, tetapi sering kali menjadi pertanyaan yang paling jarang dipikirkan banyak kader.

Organisasi lahir karena adanya kegelisahan, serta visi besar dari para pendiri pastinya. Ia dibangun bukan sekadar untuk mengumpulkan orang, melainkan untuk memperjuangkan nilai, gagasan, dan cita-cita bersama.

Dalam konteks organisasi Islam, tujuan itu bahkan lebih tinggi lagi: membentuk kader, mengembangkan intelektualitas, dan menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial.

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit organisasi yang perlahan mengalami apa yang oleh sosiolog Robert K. Merton disebut sebagai goal displacement atau pergeseran tujuan. Ketika itu terjadi, organisasi masih berjalan, rapat masih berlangsung, program kerja tetap disusun, tetapi orientasinya mulai berubah.

Organisasi seakan-akan sebagai event organizer yang merancang kegiatan, menjalankan kegiatan, lalu melaporkan hasil-hasil kegiatan, yang akhirnya menjadi sebuah laporan yang diberikan kepada client.

Program kerja yang seharusnya menjadi instrumen kaderisasi berubah menjadi sarana mencari sponsor. Relasi yang seharusnya dibangun untuk memperluas manfaat organisasi berubah menjadi jaringan kepentingan pribadi. Bahkan kegiatan yang semestinya lahir dari kebutuhan kader mulai ditentukan oleh siapa yang mampu membiayainya.

Baca Juga  Ketika Ratusan Pelajar Muhammadiyah Diajari Cerdas Bermedia

Dalam kondisi seperti ini, organisasi tidak lagi bertanya, “Apa yang dibutuhkan kader?” Pertanyaan yang muncul justru, “Program apa yang paling mudah mendapatkan atensi dan apresiasi dari donatur?”.  Akibatnya, kajian kebutuhan organisasi digantikan oleh kalkulasi logistik.

Pragmatisme Beriringan dengan Aktivisme

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kebutuhan dana. Organisasi memang membutuhkan biaya untuk bergerak menyelenggarakan kegiatan. Kenyataannya, idealisme tanpa logistik sering kali hanya berakhir menjadi proposal yang tersimpan rapi di lemari sekretariat.

Karena itu, berbicara tentang pragmatisme dalam organisasi bukanlah sesuatu yang tabu. Bahkan dalam batas tertentu, pragmatisme merupakan kebutuhan. Organisasi harus mampu bertahan hidup di tengah realitas yang tidak selalu ideal.

Masalah muncul ketika pragmatisme tidak lagi menjadi alat, melainkan menjadi ideologi. Ketika keberhasilan organisasi diukur bukan dari kualitas kader yang lahir, melainkan dari banyaknya relasi yang berhasil dibangun.

Ketika ukuran kemajuan bukan lagi seberapa besar manfaat yang diberikan kepada anggota, melainkan seberapa banyak akses yang berhasil diperoleh kepada para pemegang kekuasaan.

Pada titik inilah organisasi berisiko kehilangan ruhnya. Idil Akbar menjelaskan bahwa gerakan sosial selalu membutuhkan idealisme sebagai penanda arah perjuangan. Tanpa idealisme, organisasi akan mudah terseret oleh kepentingan-kepentingan yang berada di luar tujuan awal pembentukannya.

Baca Juga  Learning Loss sebagai Tantangan Ideologis Gerakan Pelajar Muhammadiyah

Hal serupa juga diingatkan oleh Sunyoto Usman yang melihat bahwa organisasi dan gerakan selalu berada di antara dua kutub: gerakan moral dan gerakan kepentingan. Ketika kutub kedua terlalu dominan, organisasi kehilangan daya kritisnya terhadap lingkungan sekitar.

Ironisnya, pergeseran semacam ini sering kali tidak disadari. Ia datang perlahan. Diawali dengan satu kompromi kecil, lalu kompromi berikutnya, hingga akhirnya organisasi merasa asing terhadap nilai-nilai yang dahulu diperjuangkannya mati-matian.

Islahuddin Ibrahim dan Askar Nur menyebut fenomena ini sebagai degradasi nilai dalam gerakan. Organisasi masih menggunakan simbol yang sama, masih berbicara tentang idealisme, tetapi praktiknya bergerak mengikuti logika yang berbeda.

Karena itu, persoalan terbesar organisasi hari ini mungkin bukan kurangnya program kerja. Bukan pula minimnya relasi. Persoalan terbesarnya adalah ketika organisasi mulai melihat dirinya sebagai komoditas.

Segala sesuatu dihitung berdasarkan nilai jualnya. Forum dijalankan karena menarik sponsor. Kegiatan disusun karena menjanjikan dukungan. Relasi dibangun karena berpotensi mendatangkan keuntungan.

Sementara kebutuhan kader, penguatan ideologi, dan pengembangan intelektual perlahan bergeser ke pinggir panggung. Organisasi akhirnya sibuk menjual dirinya sendiri. Padahal organisasi tidak pernah didirikan untuk dijual. Ia didirikan untuk diperjuangkan.

Baca Juga  Estafet Kepemimpinan PP IPM Kembali ke Tangan Kader asal Jatim

Mungkin kita memang tidak bisa sepenuhnya menghindari pragmatisme. Namun setidaknya kita dapat memastikan bahwa pragmatisme tetap berada di kursi penumpang, bukan mengambil alih kemudi.

Sebab ketika kepentingan pribadi mulai lebih menentukan arah daripada kepentingan bersama, ketika program kerja lebih ditentukan oleh proyek daripada kebutuhan organisasi, dan ketika nilai-nilai transenden dianggap menghambat efisiensi, maka yang hilang bukan sekadar idealisme. Yang hilang adalah spirit perjuangan yang telah diwariskan selama ini dari para pendiri organisasi sejak awal.

 

*) Penulis: Fachrudin Ad’han Tohari

Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ketua Bidang Kajian Dakwah Islam PD IPM Kota Malang