MAKLUMAT — Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Muhammadiyah (KBIHU) Muhammadiyah se-Jawa Tengah didorong memperkuat tata kelola layanan pembinaan jemaah haji. Perhatian tidak hanya diarahkan pada materi manasik, tetapi juga pada penggunaan teknologi, kompetensi pembimbing, keterbukaan layanan, hingga evaluasi kualitas pembinaan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Muhammad Sa’idun. Ia mengatakan perubahan dalam penyelenggaraan haji menuntut KBIHU untuk terus menyesuaikan cara kerja dan materi pembinaan.
“Semua KBIHU Muhammadiyah se-Jawa Tengah harus terus update terhadap materi manasik. Kondisi penyelenggaraan haji terus berkembang, sehingga materi yang diberikan kepada jemaah juga harus menyesuaikan situasi dan kondisi terakhir,” ujar Sa’idun dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat.id pada Ahad (13/9/2026).
Menurut Sa’idun, pembaruan pembinaan diperlukan karena jemaah akan menghadapi kondisi yang tidak selalu sama dengan gambaran ketika mengikuti manasik. Pembimbing perlu memahami perkembangan kebijakan dan situasi di lapangan agar informasi yang diberikan kepada jemaah tetap relevan.
Pembinaan juga perlu diarahkan agar jemaah memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi tertentu secara mandiri. Pembimbing tidak selalu dapat berada di samping jemaah dalam setiap tahapan perjalanan haji sehingga jemaah perlu memiliki pemahaman yang cukup untuk mengambil keputusan sesuai tuntunan syariat dan ketentuan penyelenggaraan haji.
“Pembimbing harus mampu menjelaskan kondisi aktual kepada jemaah sehingga mereka lebih mudah dalam melaksanakan ibadah. Dengan bekal yang cukup, jemaah diharapkan tidak mudah panik ketika menghadapi situasi yang berbeda dengan apa yang dibayangkan saat manasik,” katanya.
Penguatan pembinaan tersebut menjadi bagian dari sosialisasi dan pembekalan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M yang diikuti sekitar 100 peserta dari KBIHU Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung di BPSDMD Jawa Tengah, Srondol, Semarang, Kamis (10/9/2026).
Dalam kegiatan itu, KBIHU juga mendapat pembekalan dari sejumlah pemateri. Mereka adalah Fitriyanto, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jawa Tengah; Hasan Asy’ari Ulama’i, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah; serta Afif Mundzir, Direktur Bina Jemaah Haji Reguler Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI.
Selain pembaruan materi manasik, pembekalan menyoroti empat aspek tata kelola KBIHU, yakni digitalisasi layanan, standardisasi profesi, transparansi dan akuntabilitas, serta quality control. Keempat aspek tersebut dinilai perlu diperkuat agar pembinaan jemaah berjalan lebih terukur dan mampu mengikuti perubahan dalam penyelenggaraan haji.
Digitalisasi dapat digunakan KBIHU untuk memperlancar komunikasi dengan jemaah dan mempercepat penyampaian informasi. Di sisi lain, standardisasi profesi diperlukan agar pembimbing memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan jemaah.
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan KBIHU. Keterbukaan dalam layanan dapat membantu menjaga kepercayaan jemaah, sementara quality control diperlukan untuk memastikan proses pembinaan tidak berhenti setelah manasik selesai.
KBIHU juga didorong melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap proses pembinaan dan pengalaman jemaah. Evaluasi pelaksanaan haji 1447 H/2026 M menjadi salah satu bahan untuk memperbaiki strategi pembinaan menjelang musim haji berikutnya.
Sa’idun menilai KBIHU perlu merespons perkembangan kebijakan, teknologi, kondisi jemaah, dan pola pelayanan di Tanah Suci. Pembinaan yang diberikan kepada jemaah harus mengikuti perubahan tersebut agar tidak berhenti pada penguasaan teori.
“Jangan sampai jemaah hanya hafal materi manasik, tetapi ketika menghadapi kondisi nyata di Tanah Suci justru kebingungan. Karena itu, materi harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan haji,” ujar Sa’idun.
*) Penulis: M Habib Muzaki
