MAKLUMAT – Penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Jember akan dilakukan bertahap. Mulai dari program jangka pendek hingga jangka panjang. Pemerintah daerah terlebih dahulu membenahi data penerima intervensi agar program tidak salah sasaran.
”Untuk memastikan keakuratan data, serangkaian terobosan verifikasi dan validasi telah dijalankan secara bertahap,” kata Bupati Jember Muhammad Fawait dalam Rapat Paripurna DPRD Jember dengan agenda jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, Senin (7 September 2026).
Dalam rapat paripurna itu, Bupati Fawait memaparkan strategi pemerintah daerah menangani kemiskinan melalui belanja APBD.
Lebih lanjut, Fawait menjelaskan, Pemkab Jember melibatkan ASN untuk memverifikasi data warga dalam kelompok desil 1. Pemerintah juga bekerja sama dengan mahasiswa KKN Kolaboratif untuk memperbarui data kemiskinan. Dari proses itu, ditemukan puluhan ribu data warga miskin yang telah meninggal dunia.
Setelah pemutakhiran data, warga miskin akan dipetakan berdasarkan usia produktif dan nonproduktif. Untuk kelompok produktif, pemerintah menyiapkan pelatihan kerja dan bantuan kewirausahaan. Tujuannya, mereka dapat meningkatkan pendapatan secara mandiri.
Sementara untuk warga nonproduktif, terutama lansia berusia 60 tahun ke atas, akan diarahkan pada bantuan sosial dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
Strategi jangka panjang diarahkan pada investasi pendidikan melalui beasiswa dan pembangunan sekolah. Dampaknya ditargetkan mulai terasa dalam lima hingga 10 tahun.
Sedangkan program jangka menengah menyasar kebutuhan infrastruktur yang dianggap mendesak. Misalnya, penerangan jalan, revitalisasi pasar, dan peningkatan fasilitas rumah sakit.
Fawait mengatakan, penggunaan APBD tidak boleh terjebak pada satu sektor. Belanja daerah harus menghasilkan efek berganda bagi masyarakat.
”Angka kemiskinan absolut di Kabupaten Jember terus menurun dan ditargetkan mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.
Menurut Fawait, sinergi pemerintah daerah dan DPRD diperlukan untuk memastikan kebijakan anggaran berjalan konsisten. Program seperti Jember Home Care juga disebut sebagai salah satu instrumen pendukung penanganan kemiskinan.
Dalam rapat paripurna tersebut, Fawait memilih menyampaikan jawaban secara langsung atas sejumlah masukan fraksi. Menurut dia, pola tersebut lebih efektif untuk menyamakan persepsi eksekutif dan legislatif dalam mengawal program pembangunan. (*)
