MAKLUMAT — Pemerintah menargetkan rehabilitasi sekolah terdampak bencana di Provinsi Aceh rampung paling lambat 2026 agar proses belajar mengajar kembali berjalan normal pada tahun ajaran baru.
Di tengah bangunan sekolah yang rusak akibat bencana, anak-anak Aceh diminta tak berhenti belajar. Negara menegaskan kehadirannya dengan mempercepat pemulihan satuan pendidikan agar ruang belajar kembali aman, layak, dan inklusif.
Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan rehabilitasi sekolah di Aceh diselesaikan bertahap hingga tuntas pada 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan, pemulihan sekolah pascabencana merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak atas pendidikan bermutu. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Aceh yang dirangkai dengan peresmian revitalisasi 23 satuan pendidikan di SMAN 1 Baktiya, Aceh Utara, Rabu (28/1).
“Saat ini kita berada pada fase tanggap darurat menuju rekonstruksi. Namun yang terpenting, proses pembelajaran tidak boleh berhenti. Sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama melalui dana revitalisasi,” ujar Abdul Mu’ti.
Secara nasional, pemerintah menyiapkan anggaran Rp2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatera. Untuk Aceh Utara, rehabilitasi dilakukan bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, maupun sanitasi tidak layak.
Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak. Rinciannya, pada jenjang SMK terdapat 93 sekolah terdampak dengan 99 data terverifikasi yang telah masuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp270 miliar. Pada jenjang SLB, tercatat 20 sekolah terdampak, 15 data terverifikasi, dan 13 PKS senilai Rp3,98 miliar.
Sementara pada jenjang SKB/PKBM terdapat 58 sekolah terdampak, dengan tujuh data terverifikasi dan dua PKS senilai Rp198 juta. Secara keseluruhan, nilai bantuan PKS yang telah diproses mencapai Rp274,18 miliar—angka yang berarti ribuan siswa berpeluang kembali belajar dalam kondisi lebih aman.
Dalam kunjungan lapangan, Abdul Mu’ti meninjau langsung sejumlah sekolah terdampak untuk memastikan kondisi fisik bangunan sekaligus mempercepat rehabilitasi. Peninjauan dilakukan di antaranya di SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, dan SMKN Baktiya, dilanjutkan ke SMPN 7 Muhammadiyah, SDN 9 Jambo Aye, hingga pemantauan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Darurat dan TK Liwaul Hamdi.
Program revitalisasi tidak hanya menyasar ruang kelas, tetapi juga pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung—seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, dan ruang praktik—untuk menyeimbangkan ketersediaan sarana dengan jumlah peserta didik serta membangun lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.
Abdul Mu’ti menyampaikan, Kemendikdasmen telah menjalin kesepakatan dengan TNI Angkatan Darat dalam pembangunan unit sekolah baru. “Untuk kelas darurat, kami bekerja sama dengan berbagai kementerian dan organisasi masyarakat agar prosesnya lebih cepat. Sementara pembangunan unit sekolah baru dan beberapa bangunan permanen lainnya dilakukan bersama Kepala Staf Angkatan Darat,” katanya.
Ia menargetkan kerusakan ringan dan sedang dapat diselesaikan sebelum tahun ajaran 2026–2027. Adapun sekolah yang memerlukan relokasi dan pembangunan baru dengan jumlah ruang kelas besar diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari enam bulan. “Namun kami berharap seluruh penanganan dapat dilakukan tahun ini karena pendanaan sudah tersedia dan sistem pengelolaannya terus disederhanakan,” tutupnya.
Bangunan sekolah bisa dibangun ulang. Tetapi waktu belajar anak tak bisa diulang. Karena itu, percepatan pemulihan pendidikan pascabencana menjadi penentu masa depan anak-anak Aceh.***
