MAKLUMAT – Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung dinilai menjadi ujian konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah tersebut akan menjadi indikator apakah Prabowo telah memiliki kendali politik dan kelembagaan yang kuat atas pemerintahan yang dipimpinnya.
Amir menyebut secara konstitusional Prabowo memang memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, efektivitas menjalankan agenda politik nasional juga ditentukan oleh kemampuan mengonsolidasikan lembaga strategis negara.
“Panglima TNI masih orang lama. Begitu juga Kapolri. Jaksa Agung juga perlu dilakukan pergantian. Pergantian itu akan menjadi sinyal bahwa Presiden benar-benar memiliki kekuatan untuk mengonsolidasikan pemerintahannya,” ujar Amir dikutip, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, dalam sistem presidensial, kemenangan dalam pemilu belum otomatis menjamin kuatnya kendali politik seorang presiden. Penguasaan terhadap birokrasi, institusi pertahanan, aparat keamanan, hingga lembaga penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjalankan pemerintahan secara efektif.
“Kekuasaan formal belum tentu identik dengan kemampuan menjalankan seluruh agenda politik secara efektif,” kata Amir.
Ia menilai selama jabatan-jabatan strategis masih diisi figur yang diasosiasikan dengan pemerintahan sebelumnya, ruang gerak politik Presiden Prabowo dinilai belum sepenuhnya solid.
Amir juga menyoroti masih berkembangnya persepsi publik bahwa Presiden Prabowo berada di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Persepsi tersebut hanya bisa ditepis melalui keputusan-keputusan politik yang menunjukkan independensi Presiden.
“Selama persepsi itu masih berkembang, Presiden Prabowo membutuhkan langkah-langkah politik yang mampu menunjukkan independensi dalam mengambil keputusan,” tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada sinyal resmi dari pemerintah terkait rencana pergantian Panglima TNI, Kapolri maupun Jaksa Agung. Namun isu tersebut terus menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan arah konsolidasi pemerintahan Prabowo ke depan.
Konsolidasi Kekuasaan Bukan Sekadar Ganti Pejabat
Pergantian pejabat di posisi strategis memang lazim dilakukan setiap pergantian pemerintahan. Namun, pergantian itu tidak hanya dimaknai sebagai rotasi jabatan, melainkan juga sebagai simbol kuat atau tidaknya kendali politik seorang presiden terhadap pemerintahan yang dipimpinnya.
Namun, keputusan mengganti atau mempertahankan pejabat juga mengandung konsekuensi politik yang besar. Jika dilakukan, Presiden Prabowo harus memastikan pergantian didasarkan pada kebutuhan organisasi dan peningkatan kinerja, bukan sekadar membangun citra independensi.
Sebaliknya, jika tetap mempertahankan pejabat lama, pemerintah perlu mampu meyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut murni untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
