MAKLUMAT — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji secara mendalam kondisi dan kekuatan APBN, terkait wacana pembebasan biaya pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi negeri.
Ia menjelaskan, perhitungan ruang fiskal perlu dilakukan secara akurat agar rencana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dapat direalisasikan tanpa mengganggu stabilitas perekonomian nasional.
Pembebasan biaya pendidikan dasar sejauh ini telah berjalan pada tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Namun, lanjutnya, perluasan kebijakan tersebut hingga perguruan tinggi negeri membutuhkan perhitungan anggaran yang matang.
Puan menegaskan komitmen DPR RI dalam mengawal alokasi APBN supaya penyalurannya betul-betul tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN. DPR juga akan melihat terlebih dahulu kondisi global serta kondisi APBN saat ini untuk mewujudkan wacana Presiden,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Pembebasan Biaya Pendidikan hingga Perguruan Tinggi
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), menyampaikan keinginannya agar biaya operasional pendidikan di seluruh jenjang sekolah dan kampus negeri dibebaskan.
Ia juga mengungkapkan bakal segera memimpin Rapat Terbatas (Ratas) bersama kementerian teknis terkait untuk merumuskan formula kebijakan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut bahwa pembiayaan program pendidikan gratis dapat disokong melalui penyelamatan dana negara dari potensi praktik korupsi dan kebocoran anggaran.
“Saya sangat setuju dan akan segera mengadakan ratas, pokoknya biaya pendidikan negeri dari SD sampai universitas harus gratis! Nanti ada yang bertanya dari mana uangnya? Uangnya dari hasil yang dikorupsi dan dicuri yang kita kembalikan,” ujarnya.
Pembahasan antara pemerintah dan DPR RI selanjutnya akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan tersebut, termasuk dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan kemampuan APBN.
Puan sebelumnya juga menegaskan bahwa DPR akan melihat kondisi global serta kekuatan APBN sebagai bahan acuan penetapan anggaran prioritas, termasuk dalam kebijakan terkait pendidikan.***
