MAKLUMAT — Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta PT PLN (Persero) dan pemerintah untuk memberikan kompensasi nyata kepada warga serta para pelaku UMKM yang terdampak akibat pemadaman listrik bergilir dalam beberapa pekan terakhir.
Pemadaman listrik bergilir yang terjadi selama beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah, khususnya di Pulau Jawa, menurut Mufti telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, mulai kerusakan alat elektronik hingga terganggunya aktivitas usaha kecil-menengah.
“Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik, langsung didenda bahkan diputus alirannya,” tegas Mufti, dalam keterangan dilansir dari laman resmi DPR RI pada Selasa (23/6/2026).
“Jadi, kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus berani tanggung jawab. Berikan kompensasi atau potongan tagihan kepada warga yang dirugikan. Ini adalah kewajiban PLN, bukan belas kasihan,” sambungnya.
Penjelasan PLN Tidak Konsisten
Selain kerugian ekonomi, Mufti juga mengkritik penjelasan PLN terkait penyebab pemadaman yang dinilai tidak konsisten. Ia menyoroti perubahan alasan yang disampaikan kepada publik, mulai dari perawatan rutin jaringan, gangguan mesin pembangkit, hingga persoalan pasokan batu bara domestik.
“Masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya dibilang hanya perawatan jaringan rutin. Begitu mati lampunya makin meluas, alasannya berubah ada gangguan pembangkit,” sorotnya.
“Sekarang setelah didesak, baru mengaku ada masalah pasokan batu bara. Sebenarnya yang benar yang mana? Rakyat berhak tahu yang sejujurnya,” imbuh wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II tersebut.
Dampak Membahayakan
Lebih lanjut, Mufti menilai bahwa dampak pemadaman listrik yang berkepanjangan tidak lagi sebatas gangguan layanan, tetapi mulai menyentuh aspek keselamatan masyarakat.
Ia menyinggung keluhan warga di media sosial terkait alat medis yang tidak dapat digunakan akibat listrik padam, hingga insiden kebakaran di daerah pemilihannya.
“Di dapil saya bahkan terjadi kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga yang diduga berkaitan dengan persoalan kelistrikan. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini sudah menjadi persoalan keselamatan dan kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Tak cuma itu, Mufti juga menyoroti kondisi Indonesia sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia yang justru mengalami persoalan pasokan energi listrik. Ia meminta pemerintah menindak pihak-pihak yang dinilai lebih memprioritaskan ekspor dibanding kebutuhan domestik.
“Jangan setiap kali terjadi masalah, rakyat selalu diminta memahami keadaan. Saat BBM naik, rakyat diminta mengerti. Saat listrik padam, rakyat diminta bersabar,” tandas politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
“Indonesia tidak kekurangan batu bara maupun pembangkit. Yang mulai habis hari ini adalah kesabaran rakyat melihat masalah yang sama terus berulang tanpa ada yang benar-benar bertanggung jawab,” pungkasnya.
