MAKLUMAT — Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah menyiapkan langkah penanganan bagi satuan pendidikan yang berada di kawasan rawan bencana. Berdasarkan pendataan terbaru, sebanyak 17 sekolah di wilayah tersebut akan direlokasi karena mengalami kerusakan struktur yang dinilai membahayakan, termasuk SDN 10 Linge yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik.
Hal tersebut disampaikan usai peninjauan lapangan oleh tim gabungan yang terdiri atas Jamjam Muzaki dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Muhammad Kasman dari Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Muhammad Safran dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, serta Nikmah dari Dinas Pendidikan Aceh Tengah.
Sebagai langkah darurat untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, sebanyak 93 siswa SDN 10 Linge yang sebelumnya belajar di tenda darurat kini dialihkan ke ruang kelas milik SMPN 26 Takengon. Kebijakan tersebut diambil karena kedua sekolah berada di lokasi yang berdekatan.
Selain itu, SMPN 26 Takengon saat ini hanya memiliki 46 siswa sehingga masih tersedia sejumlah ruang kelas yang dapat dimanfaatkan sementara oleh siswa SDN 10 Linge.
“Kami mengarahkan agar sisa siswa yang berada di tenda darurat segera dialihkan untuk menumpang di kelas kosong milik SMPN 26 Takengon. Langkah ini penting agar anak-anak tidak perlu lagi belajar di bawah terik tenda dan bisa mendapatkan suasana belajar yang jauh lebih nyaman dan layak,” ujar Jamjam Muzaki.
Siapkan Lahan Relokasi
Untuk penanganan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah bersama tim gabungan telah menyepakati penyediaan lahan relokasi permanen seluas sekitar 1,5 hektare. Lahan tersebut direncanakan menjadi lokasi baru bagi SDN 10 Linge dan SMPN 26 Takengon dengan jarak sekitar 500 meter dari lokasi sekolah saat ini.
Pemerintah daerah juga tengah mempercepat proses legalitas dan pembebasan lahan. Bupati Aceh Tengah dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada pekan depan untuk bertemu Menteri Dalam Negeri guna membahas percepatan pembebasan lahan fasilitas publik dan kawasan permukiman baru bagi warga terdampak.
Dari 17 sekolah yang masuk dalam rencana relokasi, tiga sekolah telah masuk dalam anggaran Rehabilitasi Vital (Revit) Tahap I TNI. Sementara sekolah lain yang sebelumnya direncanakan diperbaiki di lokasi lama akan dialihkan ke skema relokasi penuh dengan mempertimbangkan faktor keselamatan peserta didik.
Sambil menunggu proses pembangunan fasilitas permanen, Kemendikdasmen bersama Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) akan membangun Ruang Kelas Darurat (RKD) mulai Sabtu (6/6/2026).
Sebanyak tiga ruang kelas darurat akan dibangun untuk SDN 10 Linge dan dua ruang kelas untuk SMPN 26 Takengon. Lokasinya ditempatkan di dekat kawasan hunian sementara warga agar lebih mudah dijangkau siswa.
Pembangunan tersebut ditargetkan selesai sehingga dapat digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.
Dukungan Dana Operasional
Kemendikdasmen juga meminta sekolah mengoptimalkan penggunaan bantuan operasional darurat yang telah diterima.
Saat ini SDN 10 Linge dan SMPN 26 Takengon masing-masing memperoleh Bantuan Operasional Pembelajaran Darurat sebesar Rp25 juta dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik). Dana tersebut digunakan untuk pengadaan mebel sementara serta perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
Khusus SDN 10 Linge, Direktorat Sekolah Dasar memberikan tambahan Voucher Bantuan Operasional Bencana senilai Rp30 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk membersihkan sisa material lumpur di lingkungan sekolah, menata ruang belajar darurat, serta menambah koleksi buku bacaan siswa.
Tim gabungan menilai proses pemulihan pascabencana juga dapat menjadi momentum untuk menata kembali layanan pendidikan di Aceh Tengah.
Relokasi sekolah diharapkan tidak hanya memindahkan bangunan pendidikan dari lokasi lama, tetapi juga menjadi bagian dari pemetaan ulang kebutuhan layanan pendidikan sesuai persebaran penduduk pascarelokasi.
Melalui skema regrouping maupun redistribusi siswa, pembangunan fasilitas pendidikan baru diharapkan lebih efektif, sesuai kebutuhan, dan mengikuti perkembangan kawasan permukiman baru masyarakat.
