MAKLUMAT — Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama menegaskan urgensi pengendalian tuberkulosis (TBC) sebagai kondisi darurat kesehatan nasional. Pasalnya, penyakit menular ini tidak hanya menggerus kualitas kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas
Pernyataan tersebut ditegaskan Ning Lia, sapaan Lia istifhama pasca-kunjungannya di RSUD Husada Prima Surabaya, pekan kemarin. Dalam kunjungannya, Ning Lia disambut langsung Direktur RSUD Husada Prima Surabaya, dr. Eka Basuki Rachmad. Ia berdialog dengan jajaran manajemen dan tenaga kesehatan mengenai tantangan penanggulangan penyakit menular, khususnya TBC, yang masih menjadi beban besar kesehatan masyarakat Indonesia.
“Pengendalian TBC tidak cukup hanya dengan layanan medis. Diperlukan sinergi kebijakan, edukasi masyarakat, dan penguatan layanan berbasis komunitas,” kata senator asal kampung Wonocolo, Surabaya ini , Senin (26/1/2026).
Berdasarkan data nasional tahun 2023, Indonesia mencatat lebih dari satu juta kasus TBC baru dan menempati peringkat kedua dunia dengan beban TBC tertinggi setelah India. Angka tersebut menunjukkan upaya deteksi dini, pengobatan berkelanjutan, dan pencegahan penularan masih harus diperkuat secara serius.
Ia menilai rumah sakit paru memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan sekaligus pusat edukasi publik. Melalui pendekatan edukatif, kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC dan penyakit menular lainnya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
Putri tokoh NU Jatim, almarhum KH Masykur Hasyim ini menjelaskan kunjungan inimerupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komite III DPD RI terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Pengawasan langsung ke daerah, lanjut Ning Lia, dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai efektivitas program penanggulangan penyakit menular, kesiapan fasilitas layanan kesehatan, serta dukungan pemerintah daerah.
Ia menegaskan aspirasi dan masukan dari daerah menjadi landasan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan di tingkat nasional. Kebijakan kesehatan yang efektif harus berangkat dari realitas lapangan, bukan sekadar pendekatan administratif.
“Pengendalian TBC dan penyakit menular lainnya membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Semua pihak harus bergerak serentak,” tandasnya.
Selain isu TBC, pengawasan Komite III DPD RI juga diarahkan pada pengendalian konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) serta transformasi pendidikan kesehatan. Ketiga isu tersebut dinilai saling berkaitan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui penguatan regulasi, layanan kesehatan yang inklusif, serta edukasi publik yang masif, Lia Istifhama berharap Indonesia mampu menurunkan beban TBC dan penyakit menular lainnya secara signifikan. Kunjungan ke RSUD Husada Prima Surabaya ini sekaligus menegaskan komitmen DPD RI untuk memastikan kebijakan kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
