MAKLUMAT — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah melalui pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah serta penurunan biaya haji. Kebijakan ini diarahkan untuk menjawab persoalan klasik yang selama bertahun-tahun membebani jemaah: akomodasi mahal dan ongkos ibadah yang terus meningkat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur, Ahad (8/2/2026).
Menurut Presiden, Indonesia memperoleh kehormatan historis dari Kerajaan Arab Saudi berupa hak kepemilikan lahan di Kota Suci Makkah. Hak tersebut menjadi fondasi utama pembangunan Kampung Haji Indonesia yang dikhususkan bagi jemaah asal Tanah Air. “Indonesia pertama kali mendapat kehormatan dan hak untuk memiliki lahan di Kota Suci Makkah,” ujar Presiden Prabowo di hadapan ribuan jamaah.
Persoalan Lama: Akomodasi Mahal dan Beban Biaya
Selama bertahun-tahun, penyelenggaraan haji Indonesia dihadapkan pada keterbatasan hunian layak di sekitar Masjidil Haram. Ketergantungan pada hotel komersial, terutama saat puncak musim haji, menyebabkan biaya akomodasi melonjak tajam.
Kondisi ini berdampak langsung pada tingginya biaya haji, antrean panjang, serta kualitas layanan yang kerap menjadi keluhan jemaah.
Kampung Haji sebagai Solusi Struktural
Presiden menegaskan, pembangunan Kampung Haji merupakan solusi jangka panjang untuk memperbaiki tata kelola haji Indonesia. Kawasan ini dirancang sebagai hunian khusus jemaah Indonesia dengan standar layak, terintegrasi, dan terjangkau. “Nanti semua jemaah dijamin mendapat hunian yang layak, tempat yang baik. Tidak boleh ada macam-macam lagi,” tegas Presiden.
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.000 kamar, yang selanjutnya akan dikembangkan secara bertahap. Secara keseluruhan, proyek ini ditargetkan rampung dalam tiga tahun.
Selain melayani jemaah haji, Kampung Haji juga akan dimanfaatkan untuk jemaah umrah, sehingga manfaatnya bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.
Target Biaya Haji Lebih Murah
Di luar pembangunan infrastruktur, Presiden menekankan pentingnya penurunan biaya haji. Dengan kepemilikan lahan dan hunian sendiri, komponen biaya terbesar—akomodasi—diharapkan dapat ditekan secara signifikan.“Pelayanannya harus terbaik, dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia,” kata Presiden.
Pemerintah akan melakukan penataan menyeluruh terhadap tata kelola haji, meliputi efisiensi layanan, transparansi biaya, serta penguatan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
Data Proyek Kampung Haji Indonesia di Makkah
Pemerintah Indonesia tengah merealisasikan Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai kawasan terpadu khusus jemaah haji dan umrah. Proyek ini dirancang untuk menjawab persoalan akomodasi, transportasi, dan layanan kesehatan—komponen biaya terbesar dalam penyelenggaraan haji.
Lokasi menjadi keunggulan utama proyek ini. Area inti Kampung Haji disebut berada sekitar 400 meter dari Masjidil Haram. Sementara kawasan pengembangan seluas 60–80 hektare berada pada radius 2–2,5 kilometer dari pusat ibadah. Pemerintah juga merencanakan pembangunan terowongan langsung menuju Masjidil Haram guna mempercepat mobilitas jemaah dan mengurangi kepadatan lalu lintas.
Kawasan ini terintegrasi dengan Masar Project, megaproyek transportasi Arab Saudi yang menyediakan layanan kereta menuju Masjidil Haram dengan estimasi waktu tempuh sekitar 15 menit. Layanan bus terpadu seperti Bus Shalawat tetap disiapkan sebagai moda pendukung.
Terintegrasi
Dari sisi kapasitas, lahan yang telah diamankan berpotensi menampung sekitar 22.000 jemaah pada tahap awal. Dalam waktu dekat, Indonesia ditargetkan memiliki akses sekitar 1.000 kamar di Makkah sebagai fase transisi sebelum kawasan terpadu beroperasi penuh.
Kampung Haji dirancang sebagai layanan satu atap, mencakup penginapan, konsumsi, transportasi, serta layanan kesehatan. Pemerintah juga menyiapkan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) mandiri di dalam kawasan, lengkap dengan poliklinik, farmasi, laboratorium, ruang observasi, rawat inap, dan unit gawat darurat. Layanan ini akan terhubung langsung dengan rumah sakit rujukan di Makkah.
Tujuan utama proyek ini adalah menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui kepemilikan aset negara di Makkah, sehingga ketergantungan pada hotel komersial dapat dikurangi.
Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang memperoleh izin khusus dari Kerajaan Arab Saudi untuk memiliki lahan di Kota Suci Makkah—sebuah tonggak penting dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara.
Presiden Prabowo menargetkan pembangunan Kampung Haji Indonesia rampung dalam tiga tahun. Proyek ini dikelola melalui kolaborasi Kementerian Agama, BPI Danantara, serta otoritas Arab Saudi. Pemerintah menegaskan, meskipun pembangunan dimulai pada 2026, kawasan ini belum akan beroperasi penuh pada musim haji 2026 dan akan berjalan bertahap hingga seluruh infrastruktur utama selesai.***
