MAKLUMAT — Isu pengelolaan tambang Muhammadiyah masih saja menjadi pro-kontra, termasuk di internal persyarikatan. Hal itu pun diakui Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Muhadjir Effendy. Namun dia mengungkapkan ada keuntungan yang bisa diperoleh Muhammadiyah dari pengelolaan tambang.
“Karena Muhammadiyah itu gerakan sosial, kalau di sekitar lokasi tambang bisa berdiri rumah sakit dan sekolah, bahkan kampus Muhammadiyah, ya itulah profitnya,” ujar Muhadjir dalam Pengkajian Ramadan 1447 H di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kamis (26/2/2026).
Muhadjir menerangkan, Muhammadiyah tidak mengejar keuntungan finansial semata karena memegang Tauhid Murni. Inilah landasan etik dalam mengelola kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan sumber daya alam. Tauhid murni memandang hanya Allah satu-satunya penguasa. Konsekuensi logisnya adalah bumi dan segala sumber daya alamnya milik Allah dan tugas manusia sebagai hamba adalah mengelola dengan benar sebagaimana perintah pemiliknya.
“Jika Allah adalah satu-satunya Penguasa mutlak, bagaimana seharusnya kita mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan?” katanya.
Dalam skema yang disiapkan, pengelolaan tambang tidak hanya ditangani oleh Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata (MEBP). Majelis Pemberdayaan Masyarakat akan dilibatkan untuk memastikan dampak langsung bagi warga sekitar tambang. Majelis Lingkungan Hidup turut berperan mengawal aspek keberlanjutan, sejak tahap eksplorasi hingga pasca-tambang.
Beda dengan Sembilan Naga
Muhadjir menjelaskan, model tersebut merupakan turunan dari Teologi Al-Ma’un yang menjadi ruh gerakan Muhammadiyah. Sejak Muktamar ke-47 di Makassar pada 2015 menetapkan ekonomi sebagai pilar ketiga setelah pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah ingin berperan sebagai korporasi sosial dalam sistem ekonomi nasional.
Namun jelas Muhammadiyah berbeda dengan korporasi kapitalis. “Apa yang membedakan Muhammadiyah dengan Sembilan Naga? Kita punya Tauhid,” ujarnya.
Muhadjir menegaskan, tauhid menuntut tata kelola yang profesional, patuh aturan, akuntabel, dan transparan, sekaligus memastikan manfaat luas bagi publik. Dalam perspektif itu, manusia dipandang sebagai ‘abid dan khalifah, sehingga pengelolaan sumber daya alam ditempatkan sebagai amanah yang harus memberi maslahat bagi masyarakat.
Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah menyatakan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Namun sampai saat ini pemerintah belum menetapkan konsesi lahan tambang yang akan diberikan kepada Muhammadiyah.
