MAKLUMAT — Pengamat politik Adi Prayitno menilai polemik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan sejumlah partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar adu kritik antarpartai. Menurutnya, perdebatan yang berkembang belakangan ini justru membuka diskusi yang lebih besar mengenai fungsi oposisi dan mekanisme checks and balances dalam demokrasi Indonesia.
Adi menyebut ada dua faktor yang membuat PDIP menjadi sasaran kritik alias dikeroyok dari partai-partai koalisi pemerintah. Pertama, posisi PDIP sebagai partai besar yang memilih berada di luar pemerintahan. Kedua, munculnya dugaan keterlibatan kader atau simpatisan PDIP dalam sejumlah aksi demonstrasi yang mengkritik program pemerintah.
“Partai yang berada di luar kekuasaan sering kali menjadi sasaran kritik dari partai-partai pendukung pemerintah. Situasi seperti ini bukan hal baru dalam politik Indonesia,” ujar Adi seperti dilihat dari kanalYoutube-nya, Ahad (21/6/2026).
Menurut analisa Adi, tuntutan agar PDIP menentukan posisi politik secara tegas lahir dari pandangan bahwa oposisi harus memiliki garis politik yang jelas. Namun di sisi lain, PDIP berpendapat bahwa fungsi penyeimbang tetap diperlukan untuk memastikan pemerintah mendapatkan pengawasan yang memadai.
Perdebatan tersebut kemudian menguat setelah Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan bahwa partainya tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang.
Posisi tersebut tidak berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah. PDIP, kata dia, akan mendukung program yang berpihak kepada rakyat sekaligus mengkritisi kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki.
Namun, sikap itu mendapat respons dari sejumlah partai koalisi pemerintah. Politikus Golkar Mukhamad Misbakhun menilai konsep partai penyeimbang yang diusung PDIP berpotensi menimbulkan ambiguitas politik.
Misbakhun menyebut posisi tersebut sebagai “politik dua kaki” yang tidak elegan. Menurutnya, PDIP terlihat mendukung pemerintah ketika kebijakan mendapat respons positif dari publik, tetapi mengambil jarak ketika pemerintah menghadapi kritik atau persoalan.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman panjang PDIP dalam pemerintahan seharusnya membuat kritik yang disampaikan lebih matang, proporsional, dan menawarkan solusi.
Menanggapi kritik tersebut, Ganjar membantah bahwa PDIP menjalankan politik abu-abu. Ia menegaskan partainya memiliki sikap yang jelas, yakni mendukung kebijakan yang menguntungkan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah sikap PDIP terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Ganjar, partainya mendukung tujuan program tersebut, tetapi tetap memberikan catatan kritis terkait pelaksanaannya agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga mempertanyakan konsep “partai penyeimbang” yang diusung PDIP. Menurutnya, posisi tersebut belum menjelaskan secara tegas apa yang sebenarnya hendak diseimbangkan.
Ketegangan politik semakin meningkat setelah sejumlah elite PDIP menduga kritik yang diarahkan kepada partainya berkaitan dengan dinamika internal koalisi pemerintah. Mereka menilai serangan terhadap PDIP justru menunjukkan adanya persoalan di dalam koalisi yang kemudian dilampiaskan dengan mempertanyakan posisi politik partai tersebut.
Fungsi Oposisi dalam Demokrasi
Bagi Adi Prayitno, polemik ini pada akhirnya mengarah pada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana demokrasi bekerja ketika sebagian besar kekuatan politik berada dalam pemerintahan.
Menurutnya, keberadaan oposisi bukan semata-mata untuk menolak kebijakan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol agar kekuasaan tetap berada dalam koridor demokrasi.
Di sisi lain, partai-partai koalisi berpendapat bahwa stabilitas politik dan dukungan terhadap agenda pemerintah diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Karena itu, polemik antara PDIP dan partai-partai koalisi bukan sekadar soal hubungan antarpartai. Perdebatan tersebut telah berkembang menjadi diskusi yang lebih luas mengenai keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah demokrasi Indonesia membutuhkan oposisi yang lebih tegas, atau justru model “partai penyeimbang” seperti yang diklaim PDIP dapat menjadi alternatif dalam menjaga mekanisme checks and balances di tengah dominasi koalisi pemerintah.***
