MAKLUMAT– Kepala daerah yang dibiayai pemilik modal berisiko kehilangan keberpihakan kepada rakyat setelah terpilih. Ini karena praktik politik berbiaya tinggi membuat kepala daerah terikat kepentingan para penyandang dana. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dikutip, Kamis (6/8/2026).
“ Sistem politik yang membutuhkan biaya besar membuka ruang bagi para pemilik modal untuk mengendalikan kebijakan pemerintah daerah. Untuk mau maju bupati dibiayai toke-toke. Nanti begitu jadi bupati, jadi gubernur, sponsor minta semuanya,” kata laki laki yang akrab disapa Zulhas ini.
Ia menyebut kondisi tersebut berujung pada penguasaan sumber daya alam oleh kelompok tertentu, mulai dari tambang nikel hingga tambang emas.
“Tambang nikel diambil, tambang emas diambil. Di Maluku Utara tanah diambil sama mereka,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan itu.
Zulhas menegaskan kepala daerah yang lahir dari dukungan pemilik modal akan sulit mengambil kebijakan yang sepenuhnya berpihak kepada masyarakat karena harus membalas dukungan politik yang diterimanya.
Akibatnya, lanjut dia, daerah yang kaya sumber daya alam justru mengalami paradoks pembangunan. Kekayaan alam terus dieksploitasi, sementara masyarakat di sekitarnya masih hidup dalam kemiskinan.
“Rakyatnya miskin, alamnya rusak. Saya mengingatkan seluruh kader PAN agar membangun kekuatan politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan menjadi perpanjangan tangan kelompok pemilik modal,” tandasnya.
Menurut Zulhas, sumber daya alam semestinya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi komoditas transaksi politik yang berujung pada kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi.
Politik Mahal Masih Jadi Pintu Masuk Oligarki
Pernyataan Zulhas kembali mengangkat persoalan klasik dalam demokrasi Indonesia, yakni tingginya biaya kontestasi politik. Ketika biaya Pilkada bergantung pada sponsor berkantong tebal, muncul potensi konflik kepentingan setelah kepala daerah terpilih.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab lahirnya kebijakan yang lebih menguntungkan investor dibanding masyarakat. Dampaknya bukan hanya terhadap tata kelola sumber daya alam, tetapi juga berpotensi memperbesar kerusakan lingkungan, memperlebar kesenjangan ekonomi, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dalam konteks itu, penguatan transparansi pendanaan politik dan reformasi pembiayaan pemilu menjadi isu yang terus relevan untuk mencegah dominasi oligarki dalam pengambilan kebijakan publik.
