MAKLUMAT – Bupati Jember Muhammad Fawait mendorong pengusaha dan pemilik modal membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kecamatan yang belum memiliki fasilitas pengisian BBM. Langkah itu dinilai dapat memperluas akses masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Saat ini terdapat 41 SPBU yang beroperasi di Kabupaten Jember. Namun, keberadaannya belum merata di seluruh kecamatan.
“Saya baru dapat info bahwa tidak semua kecamatan ada SPBU-nya. Mungkin nanti kita bisa mendorong para pengusaha dan pemilik modal untuk bisa membangun di sana,” kata Fawait.
Menurut dia, penambahan SPBU tidak hanya berkaitan dengan pemerataan akses masyarakat terhadap BBM, termasuk BBM bersubsidi. Investasi tersebut juga berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru di wilayah yang belum memiliki SPBU.
“Juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru,” ujar Gus Fawait, sapaan karibnya.
Dorongan investasi SPBU itu muncul ketika Jember menghadapi gangguan distribusi BBM yang mengakibatkan antrean panjang di sejumlah SPBU. Pemerintah daerah menilai persoalan tersebut perlu ditangani bukan hanya melalui langkah darurat, tetapi juga dengan memperkuat sistem distribusi dalam jangka panjang.
Fawait mengatakan, gangguan distribusi BBM di Jember telah terjadi beberapa kali dengan pola persoalan yang hampir serupa. Gangguan transportasi, termasuk kemacetan dan perbaikan jalan, dapat berdampak terhadap kelancaran pasokan.
“Ini kan terjadi sudah tiga kali dan masalahnya hampir sama. Setiap ada gangguan distribusi, entah kemacetan jalan, perbaikan jalan, mesti ada kendala dan terjadi antrean yang panjang,” kata Fawait.
Untuk mencari solusi jangka panjang, Fawait berencana menemui pimpinan Pertamina di Jakarta. Dia ingin Jember memiliki alternatif sumber pasokan BBM sehingga tidak bergantung pada satu jalur distribusi.
“Dalam jangka panjang apa? Kami akan menemui pimpinan Pertamina di Jakarta agar bagaimana di Jember ini tidak cuma dipasok dari Pelabuhan Banyuwangi, tapi kita bisa ambil dari Surabaya atau dari Malang atau wilayah lainnya,” ujarnya.
Menurut Fawait, pola distribusi BBM dapat dibuat lebih fleksibel dengan memanfaatkan sumber pasokan dari sejumlah wilayah. Dia mencontohkan distribusi LPG yang dapat dialihkan ketika terjadi gangguan pasokan di suatu daerah.
“Kemarin LPG ketika ada sedikit kendala di kabupaten sebelah, langsung mengontak wilayah Surabaya, Gresik dan sekitarnya, sehingga LPG tidak terganggu,” kata dia.
Di tengah upaya pemulihan distribusi, Pemerintah Kabupaten Jember juga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi sebagian aparatur sipil negara serta pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah.
Penjabat Sekretaris Daerah Jember Ahmad Imam Fauzi mengatakan, kebijakan tersebut diberlakukan sejak Kamis hingga Sabtu (10-12 September 2026) sebagai respons terhadap belum normalnya distribusi BBM. “Dalam rangka menyikapi belum normalnya distribusi BBM di Jember, maka pemerintah daerah membuat kebijakan WFH bagi ASN dan pembelajaran secara daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),” kata Ahmad.
Untuk perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti administrasi kependudukan, kebersihan dan persampahan, serta layanan kesehatan, pemerintah menerapkan skema kerja 50 persen dari rumah dan 50 persen dari kantor. Sedangkan unit kerja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat menerapkan WFH dengan tetap menjalankan tugas kedinasan.
Kebijakan PJJ juga diterapkan pada sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Jember, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP. Pemkab Jember juga mengimbau Kantor Kementerian Agama Jember serta Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jember menerapkan kebijakan serupa pada sekolah yang berada di bawah kewenangan masing-masing.
Pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat mengurangi mobilitas masyarakat dan konsumsi BBM selama distribusi belum sepenuhnya normal.
Di sisi lain, pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Jember mulai berkurang. Pedagang BBM eceran di sejumlah ruas jalan juga mulai kembali membuka lapaknya.
Bagi Pemkab Jember, penambahan SPBU menjadi salah satu opsi untuk memperkuat infrastruktur distribusi BBM sekaligus mendorong investasi di daerah. Pemerintah daerah juga masih menyiapkan pembicaraan dengan Pertamina untuk mencari skema pasokan yang lebih beragam agar gangguan distribusi tidak kembali memicu antrean panjang. (*)
