Merawat “Zona Nyaman” Korupsi

Penulis: Hery Purnobasuki. *)

MAKLUMAT — Ada satu jenis “olahraga ekstrem” yang tidak pernah masuk agenda PON, tapi rutin dipertandingkan di hampir setiap sudut negeri ini: lomba merawat zona nyaman korupsi. Bedanya dengan olahraga biasa, kalau atlet lari 100 meter butuh sepatu khusus, pelari maraton butuh stamina, maka atlet korupsi cuma butuh satu hal: rasa nyaman. Nyaman mengambil, nyaman menutupi, nyaman pura-pura tidak tahu, dan yang paling penting, nyaman ketika rakyat bertanya “uangnya ke mana?”

Zona nyaman korupsi itu seperti kasur empuk berlapis sutra. Sekali tiduran, susah bangun. Bangun pun masih bawa-bawa guling dan selimut ke mana-mana. Bahkan ada yang sampai membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) khusus agar tidur tetap nyenyak meski di sekelilingnya ada suara rakyat yang lapar, jalan rusak, sekolah reyot, dan puskesmas tanpa obat. “Tenang, ini cuma mimpi buruk,” begitu bisik sang koruptor sambil memeluk erat bantal dari uang proyek.

Lucunya, zona nyaman ini bukan cuma dibangun oleh pelakunya, tapi juga oleh sistem yang seolah-olah memberi hadiah bagi yang rajin korupsi. Hadiahnya bukan piala atau medali, tapi jabatan tinggi, proyek lebih besar, dan perlindungan lebih kuat. Makin rajin korupsi, makin “dihargai”. Ini seperti lomba makan kerupuk, tapi yang menang bukan yang paling cepat habis, melainkan yang paling banyak bisa menyembunyikan kerupuk di saku celana sambil bilang, “Saya cuma numpang lewat, Pak.”

Budaya “ewuh pakewuh” juga jadi pupuk subur bagi zona nyaman ini. Ada atasan korupsi, bawahan diam. Ada rekan korupsi, teman pura-pura tidak lihat. Ada keluarga korupsi, saudara bilang, “Namanya juga cari rejeki.” Rejeki apa? Rejeki dari uang sekolah anak-anak miskin? Rejeki dari anggaran perbaikan jembatan yang akhirnya cuma jadi lubang lebih dalam? Rejeki dari dana bantuan sosial yang malah masuk ke rekening pribadi? Kalau ini rejeki, maka definisi rejeki di negeri ini perlu direvisi total.

Zona nyaman korupsi juga punya fitur unik: bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Saat ada pemilu, zona ini berubah jadi mesin kampanye. Saat ada audit, zona ini berubah jadi benteng pertahanan. Saat ada protes rakyat, zona ini berubah jadi panggung sandiwara dengan aktor-aktor berjas rapi yang bicara soal “transparansi” sambil menyembunyikan dokumen di balik senyum manis. Ini seperti punya aplikasi super di ponsel: satu klik, semua masalah hilang. Sayangnya, yang hilang bukan masalahnya, tapi uangnya rakyat.

Baca Juga  Hemat Energi: Implementasi Nilai Keagamaan di Tengah Krisis Global

Yang lebih jenaka lagi, zona nyaman ini sering kali dilindungi oleh narasi-narasi indah. “Ini demi stabilitas,” kata seorang pejabat sambil menandatangani kontrak gelap. “Ini untuk mempercepat pembangunan,” ujar yang lain sambil mengalihkan dana ke rekening offshore. “Ini hanya salah kecil,” begitu pembelaan ketika tertangkap kamera membawa tas berisi uang miliaran. Salah kecil? Kalau salah kecil saja sudah miliaran, lalu salah besarnya berapa? Beli pulau pribadi? Bangun istana dari emas? Atau mungkin beli waktu agar bisa korupsi selamanya?

Rakyat pun akhirnya terbiasa. Awalnya marah, lalu kecewa, kemudian pasrah, dan akhirnya tertawa. Tertawa karena kalau tidak tertawa, bisa gila. Tertawa karena melihat koruptor dihukum tapi tetap bisa hidup mewah. Tertawa karena melihat hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tertawa karena melihat janji-janji kampanye yang lebih manis daripada dodol Garut, tapi realisasinya lebih pahit dari jamu tanpa gula. Tertawa, tapi di dalam hati ada luka yang tidak pernah kering.

Zona nyaman korupsi juga punya efek samping: membuat orang lupa diri. Lupa asal-usul, lupa janji, lupa bahwa jabatan itu amanah, bukan hak milik pribadi.

Ada yang dulu waktu kampanye bilang akan memberantas korupsi, tapi setelah duduk di kursi empuk, malah jadi pelopor korupsi gaya baru. Ini seperti dokter yang bilang rokok berbahaya, tapi di belakang rumah sakit malah jualan rokok. Atau seperti guru yang mengajar kejujuran, tapi saat ujian nasional justru membocorkan soal. Ironi? Iya. Tapi ini ironi yang sudah jadi makanan sehari-hari.

Baca Juga  Tanah yang Dirampas, Hak yang Dilenyapkan

Yang paling menyedihkan, zona nyaman ini sering kali diwariskan. Anak pejabat belajar dari orang tuanya bahwa korupsi itu biasa. Teman-teman belajar dari lingkaran sosialnya bahwa “semua juga begitu”. Masyarakat belajar dari berita bahwa “yang penting tidak ketahuan”. Ini seperti virus yang tidak bisa dibasmi dengan vaksin, karena vaksinnya justru jadi bagian dari virus itu sendiri. Vaksinnya adalah hukum, tapi hukumnya sendiri kadang jadi alat untuk melindungi koruptor.

Tapi ada satu hal yang perlu diingat: zona nyaman korupsi itu sebenarnya rapuh. Rapuh karena dibangun di atas kebohongan. Rapuh karena tidak punya fondasi moral. Rapuh karena suatu saat akan runtuh juga, meski mungkin butuh waktu lama. Lihat saja sejarah: banyak koruptor yang akhirnya jatuh juga. Ada yang karena tertangkap, ada yang karena ditinggalkan rakyat, ada yang karena karma—kalau percaya. Jadi, meski sekarang terasa nyaman, suatu saat zona ini akan jadi penjara bagi yang ada di dalamnya.

Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama, berhenti menormalisasi. Jangan lagi bilang “semua juga begitu” atau “namanya juga cari rejeki”. Kedua, mulai berani bicara. Meski suara kecil, kalau banyak yang bicara, akan jadi gemuruh. Ketiga, pilih pemimpin yang benar-benar anti-korupsi, bukan yang cuma anti-korupsi saat kampanye. Keempat, awasi. Rakyat punya kekuatan terbesar: kekuatan mengawasi. Kalau rakyat tidur, koruptor pesta. Kalau rakyat bangun, koruptor keringat dingin.

Zona nyaman korupsi memang enak. Tapi enak yang mematikan. Seperti permen yang manis tapi berisi racun. Seperti pelukan yang hangat tapi membelit leher. Seperti janji yang indah tapi palsu. Jadi, mari kita rawat zona nyaman yang lain: zona nyaman kejujuran, zona nyaman kerja keras, zona nyaman melayani rakyat. Karena pada akhirnya, kenyamanan sejati bukan dari berapa banyak uang yang bisa diambil, tapi dari berapa banyak hati yang bisa dibahagiakan.

Dan kalau ada yang bertanya, “Apakah mungkin negeri ini bebas korupsi?” Jawabnya: mungkin. Tapi butuh keberanian. Keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Keberanian untuk berkata tidak. Keberanian untuk jujur meski sulit. Karena seperti kata pepatah, “Lebih baik jatuh dari tangga karena jujur, daripada jatuh dari surga karena korupsi.” Atau mungkin pepatah baru: “Lebih baik tidur nyenyak dengan gaji pas-pasan, daripada tidur gelisah dengan rekening miliaran.”

Baca Juga  Siapa yang Boleh Sejahtera Lebih Dulu?

Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri. Dari hal kecil. Dari tidak menyuap, dari tidak memalsu dokumen, dari tidak mengambil yang bukan hak. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan siapa tahu, suatu saat nanti, zona nyaman korupsi akan jadi museum. Museum yang hanya dikunjungi untuk belajar sejarah kelam, bukan untuk ditiru. Dan anak cucu kita akan bertanya, “Dulu ada orang yang korupsi?” Lalu kita jawab, “Ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Karena kita memilih untuk berhenti.”

Sampai saat itu tiba, mari terus rawat zona nyaman yang benar. Zona nyaman di mana kejujuran dihargai, kerja keras diapresiasi, dan pelayanan kepada rakyat jadi kebanggaan. Karena pada akhirnya, kenyamanan sejati bukan dari apa yang kita ambil, tapi dari apa yang kita beri. Dan negeri ini butuh lebih banyak pemberi, bukan pengambil. Butuh lebih banyak pahlawan kejujuran, bukan pahlawan kesiangan. Butuh lebih banyak orang yang berani keluar dari zona nyaman korupsi, dan masuk ke zona nyaman kebenaran.

Selamat merawat zona nyaman yang benar. Karena negeri ini tidak butuh koruptor yang nyaman, tapi rakyat yang sejahtera. Dan sejahtera bukan dari uang korupsi, tapi dari kerja keras, kejujuran, dan gotong royong.

Jadi, ayo kita tinggalkan zona nyaman korupsi, dan mulai bangun zona nyaman bersama: zona nyaman Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat. Karena masa depan tidak bisa dibangun di atas puing-puing korupsi. Masa depan dibangun di atas fondasi kejujuran. Dan fondasi itu dimulai dari kita. Sekarang.***

*) Penulis: Hery Purnobasuki
Guru Besar FST Universitas Airlangga; Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga