MAKLUMAT – Pengajian Sinergi Masjid Baitul Arqom Kedurus Dukuh, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Karangpilang, Surabaya, Ahad (1/11/2026), mengangkat tema penting tentang hubungan keislaman, kemuhammadiyahan, dan politik.
Hadir sebagai penceramah, Dr. Suli Da’im, M.M., dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (FEB Umsura),
Dalam kajian bertajuk “BerIslam, BerMuhammadiyah, dan Berpolitik”, Suli Da’im mengajak jamaah memahami bahwa politik tidak semestinya dipandang hanya sebagai arena perebutan kekuasaan. Lebih dari itu, politik merupakan instrumen untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam, menghadirkan keadilan, serta memastikan kebijakan negara berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
Menurut wakil ketua MPID PWM jatim ini bahwa Muhammadiyah memang bukan partai politik, tetapi bukan berarti Muhammadiyah bersikap antipolitik. Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa kehidupan politik merupakan bagian penting dari ikhtiar membangun masyarakat dan bangsa yang berkeadilan.
“Politik dalam perspektif Muhammadiyah tidak boleh berhenti pada perebutan jabatan dan kekuasaan. Politik harus menjadi sarana dakwah amar makruf nahi mungkar, yakni mendorong kebaikan, mencegah kemungkaran, serta memengaruhi kebijakan publik agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, konsep tersebut dapat dipahami sebagai politik nilai atau high politics. Politik nilai menempatkan moralitas, integritas, tanggung jawab kebangsaan, dan kemaslahatan publik sebagai orientasi utama dalam kehidupan politik. Ukuran keberhasilan politik bukan semata-mata kemenangan dalam kontestasi, melainkan sejauh mana kekuasaan mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.
Muhammadiyah Mendidik Kader untuk Hadir di Ruang Publik
Suli Da’im menegaskan, sejak awal KH. Ahmad Dahlan membangun Muhammadiyah melalui gerakan pendidikan, pembaruan pemikiran, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Gerakan tersebut bertujuan melahirkan manusia yang cerdas, berakhlak, mandiri, serta mampu mengambil tanggung jawab kepemimpinan di tengah masyarakat.
Karena itu, tidak mengherankan jika kader Muhammadiyah berkiprah dalam berbagai bidang strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, dunia usaha, birokrasi, hingga politik pemerintahan.
“Kader Muhammadiyah tidak cukup hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa. Mereka harus hadir, mengambil peran, dan memberikan kontribusi nyata sesuai dengan kompetensi serta nilai-nilai yang diperjuangkan. Namun, kehadiran di ruang publik harus tetap berlandaskan akhlak, kejujuran, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat,” jelas anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa politik yang diperjuangkan Muhammadiyah harus menjadi politik kebangsaan dan politik keadaban, bukan politik yang dibangun di atas fitnah, kebencian, permusuhan, maupun eksploitasi perbedaan.
Dalam konteks kehidupan organisasi, Suli Da’im mengajak warga Muhammadiyah untuk menjaga persaudaraan di tengah perbedaan pilihan politik. Perbedaan aspirasi merupakan kenyataan dalam kehidupan demokrasi, tetapi tidak semestinya merusak ukhuwah dan kebersamaan dalam persyarikatan.
“Ber-Muhammadiyah harus dijalani dengan penuh kegembiraan, bukan justru kehilangan kegembiraan hanya karena perbedaan aspirasi politik. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan sampai perbedaan itu memutus silaturahmi, merusak persaudaraan, dan melemahkan gerakan dakwah,” tegasnya.
Belajar dari Kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Ali
Untuk memperkuat pemahamannya, Suli Da’im mengajak jamaah mengambil pelajaran dari sejarah kepemimpinan para sahabat Nabi Muhammad saw.
Ia mencontohkan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang dipilih menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah saw. Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya kepemimpinan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan umat dan mengelola urusan bersama.
Sementara itu, kepemimpinan Umar bin Khattab memberikan pelajaran tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang kuat, administrasi negara, pengelolaan baitul mal, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.
“Dari kepemimpinan Umar bin Khattab, kita belajar bahwa keadilan tidak cukup hanya menjadi cita-cita. Keadilan membutuhkan sistem, tata kelola, keberanian mengambil keputusan, dan kekuasaan yang digunakan secara bertanggung jawab,” ujarnya.
Suli Da’im juga mengutip ungkapan yang masyhur dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib: اَلْحَقُّ بِلَا نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِالنِّظَامِ
“Kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi.”
Menurutnya, ungkapan tersebut mengandung pesan penting bahwa niat baik dan kebenaran harus disertai kekuatan organisasi, strategi perjuangan, serta kemampuan mengelola sumber daya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang baik perlu diperjuangkan melalui institusi dan mekanisme yang efektif agar dapat diwujudkan menjadi kebijakan nyata.
Kekuasaan Harus Menjadi Jalan Pengabdian
Dalam bagian akhir kajiannya, Suli Da’im menekankan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir perjuangan. Kekuasaan hanyalah alat yang harus digunakan untuk menghadirkan kemaslahatan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Politik akan memiliki makna pengabdian apabila digunakan untuk membela rakyat kecil, memperjuangkan akses pendidikan yang berkualitas, memperkuat pelayanan kesehatan, melindungi kelompok rentan, serta memastikan keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sebaliknya, kekuasaan yang hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok akan kehilangan orientasi moral dan tujuan pengabdiannya.
“Kalau kekuasaan digunakan untuk membantu rakyat kecil, memperjuangkan pendidikan, memperbaiki pelayanan kesehatan, melindungi kaum lemah, dan menghadirkan keadilan, maka politik dapat menjadi bentuk ibadah sosial yang besar nilainya. Karena itu, siapa pun yang memperoleh amanah kekuasaan harus selalu mengingat bahwa jabatan adalah tanggung jawab, bukan hak istimewa,” paparnya.
Sebagai anggota DPRD Jawa Timur, ia menilai bahwa nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam pelaksanaan tugas legislatif, mulai dari penyusunan anggaran, pembentukan peraturan daerah, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Seluruh proses tersebut harus diarahkan untuk memastikan pelayanan publik semakin baik dan anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kajian ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberagamaan, komitmen terhadap persyarikatan, dan partisipasi politik tidak seharusnya ditempatkan dalam ruang yang saling bertentangan. Ketiganya dapat berjalan beriringan selama politik tetap berpijak pada nilai agama, etika kebangsaan, dan kemaslahatan bersama.
Berangkatkan Komunitas BikerMu ke Trawas
Usai menyampaikan kajian Ahad pagi, Suli Da’im juga memberangkatkan komunitas BikerMu, komunitas pengendara motor untuk kegiatan touring menuju Trawas, Kabupaten Mojokerto.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kebersamaan, mempererat silaturahmi, serta mengembangkan aktivitas komunitas yang positif di kalangan warga Muhammadiyah.
Rangkaian kegiatan ini memperlihatkan bahwa gerakan Muhammadiyah dapat hadir melalui beragam ruang pengabdian, baik melalui dakwah keagamaan, penguatan pemikiran, partisipasi kebangsaan, maupun kegiatan komunitas yang mempererat persaudaraan.
Pesan utama yang disampaikan dalam pengajian tersebut menjadi relevan bagi kehidupan umat dan demokrasi Indonesia: ber-Islam harus menghadirkan akhlak, ber-Muhammadiyah harus memperkuat dakwah dan persaudaraan, sedangkan berpolitik harus menjadi jalan pengabdian untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan rakyat.
