MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Prof. Ridho Al-Hamdi, menyoroti ketimpangan antara keuntungan industri pertambangan dan beban sosial yang ditanggung masyarakat Morowali, Sulawesi Tengah. Menurutnya, dampak industri tambang terhadap kesehatan dan kehidupan warga perlu masuk dalam perhitungan ekonomi negara.
Hal itu disampaikan Ridho dalam agenda Launching dan Bedah Buku di Parama Su Hotel, Palu, Kamis (12/11/2026). Salah satu buku yang dibedah dalam kegiatan tersebut berjudul Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS (2026), yang ditulis LHKP PP Muhammadiyah.
Buku tersebut merupakan hasil penelitian tim LHKP PP Muhammadiyah di kawasan industri Morowali. Tim melakukan wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD), serta kunjungan ke sejumlah instansi. Di antaranya pemerintah daerah, Dinas Sosial, kepolisian, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), hingga puskesmas.
Ridho menjelaskan, Morowali menjadi perhatian karena memiliki kawasan industri pengolahan nikel berskala besar. Aktivitas industri itu menarik puluhan ribu pekerja dari luar daerah. Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 94.000 pekerja masuk ke Morowali. Sebagian besar merupakan laki-laki yang datang tanpa membawa istri dan keluarganya.
“Kalau kami melihat kondisi di sana, ini tidak seimbang. Efek keuntungan yang lebih banyak ke pusat, sementara masyarakat setempat menanggung dampaknya,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Ridho mengungkapkan bahwa tim menemukan sejumlah persoalan kesehatan dan sosial di sekitar kawasan industri. Data yang ditampilkan menunjukkan jumlah kasus ISPA di Morowali mencapai 81.261 pada 2025. Di Kecamatan Bahodopi, jumlah penderita tercatat 64.998 orang, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan sebanyak 47.160 jiwa.
Tim juga memaparkan 388 kasus HIV/AIDS di Morowali dalam kurun waktu 2005-2026. Jumlah tersebut terdiri atas 349 kasus HIV dan 39 kasus AIDS. Sebanyak 51 penderita dilaporkan meninggal dunia. Selain itu, penelitian menemukan persoalan peredaran narkoba, prostitusi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ridho menilai dampak tersebut perlu diperhitungkan ketika pemerintah menilai keuntungan industri pertambangan. Menurutnya, kerugian akibat penyakit dan persoalan sosial dapat memiliki nilai ekonomi yang besar apabila dihitung secara menyeluruh.
Ia mengaku pernah mendiskusikan persoalan tersebut dengan salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam diskusi itu, ia mempertanyakan kemungkinan menghitung kerugian akibat dampak industri melalui pendekatan nilai rupiah.
“Kalau ribuan orang terkena ISPA, HIV/AIDS, dan narkoba, lalu itu diekuivalensikan menjadi rupiah, bisa jadi nilainya jauh lebih besar dibandingkan keuntungan industri tambang,” katanya.
Selain persoalan kesehatan, tim peneliti juga menyoroti ketimpangan fiskal antara kontribusi Morowali kepada pemerintah pusat dan penerimaan yang kembali ke daerah. Dalam slide kesimpulan penelitian, tim menyebut Morowali menyumbang sekitar Rp500 triliun ke pusat, sedangkan dana yang kembali ke daerah hanya sekitar Rp500 miliar.
Tim menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah. Mereka meminta keadilan fiskal agar daerah penghasil tambang memperoleh manfaat yang lebih sepadan dengan kontribusinya. Penambahan anggaran kesehatan dan penanganan masalah sosial juga menjadi rekomendasi penelitian.
Ridho turut mempertanyakan sikap pemerintah dalam merespons persoalan yang muncul di sekitar kawasan industri. Ia menilai negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat yang menanggung dampak aktivitas pertambangan dalam jangka panjang.
“Ini bagaimana? Kasihan warga dan masa depan anak-anak. Ini harusnya siapa yang bertanggung jawab?” ujar Ridho.
*) Penulis: M Habib Muzaki
