MAKLUMAT — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah secara resmi mengajukan surat pengunduran dirinya dari kursi RI 2. Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyatakan kesiapan pihaknya memproses pergantian Wakil Presiden jika terjadi kekosongan jabatan akibat pengunduran diri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Fraksi PKB MPR RI menegaskan, setiap proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, dengan menjunjung tinggi prinsip negara hukum, demokrasi, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan.
Neng Eem menjelaskan, ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, yang menyebut dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 46 yang berbunyi; ayat (1), dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden.
Kemudian ayat (2), Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR. Dan ayat (3), dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPR memilih satu di antara 2 (dua) calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden.
“Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden,” tegas Neng Eem, di ruang Fraksi PKB MPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas. Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” sambungnya.
Fraksi PKB juga menekankan bahwa proses pergantian Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan pergantian figur atau dinamika politik, melainkan bagian dari mekanisme ketatanegaraan untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.
Sebab itu, Fraksi PKB mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk para penyelenggara negara dan kekuatan politik, untuk menghormati mekanisme konstitusional serta tidak membangun spekulasi yang dapat menimbulkan kegaduhan politik di tengah masyarakat.
“Yang harus menjadi pegangan kita adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan Wakil Presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang. Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tanggung jawab tersebut demi menjaga marwah konstitusi, stabilitas nasional, dan kepentingan bangsa,” tandas Neng Eem.
Fraksi PKB MPR RI yang memiliki 67 Anggota juga menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjadikan konstitusi sebagai panglima dalam setiap proses ketatanegaraan demi menjaga demokrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi dan menemui pimpinan MPR untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari posisi RI 2. Muzani menyebut, pertemuan itu berlangsung singkat hanya sekitar 20 menit.
“Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani.
Ia mengungkapkan, surat pengunduran diri serupa juga telah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Muzani menyebut, Gibran meminta supaya surat pengunduran dirinya segera diproses oleh MPR.
Menindaklanjuti hal tersebut, Muzani mengatakan bahwa pimpinan MPR akan langsung menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya.
Kemudian, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD. Rapat tersebut akan menentukan langkah-langkah berikutnya dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Muzani menegaskan bahwa pihaknya memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI sekaligus mendapatkan pengganti RI 2 secara definitif.
Ia menjelaskan, tenggat waktu tersebut dihitung sejak pengunduran diri Gibran disampaikan per hari ini, Kamis (12/11/2026).
“Kita menurut konstitusi punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” ujar Muzani.
Selain itu, Muzani menjelaskan bahwa Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR, terhitung sejak surat permintaan dari MPR disampaikan kepada Presiden.
