MAKLUMAT — Anggota Komisi X DPR RI, Prof. Zainuddin Maliki, mengkritik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dinilai lebih berfokus pada peningkatan jumlah mahasiswa dan pendapatan melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT) daripada pada pengembangan riset dan inovasi.
Ia menilai, PTNBH, yang diberikan keleluasaan untuk menjadi perguruan tinggi mandiri, sering kali terlalu mengedepankan upaya merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya dengan menetapkan UKT setinggi mungkin.
“Selama ini, universitas kita hanya tumbuh sebagai perguruan tinggi berbasis UKT. Bahkan PTNBH kita, yang diberi kesempatan untuk hadir sebagai perguruan tinggi mandiri, yang dominan adalah pikiran rekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya dan tetapkan UKT setinggi-tingginya,” ujar Zainuddin kepada Maklumat.ID, Ahad (8/9/2024).
Sebagai informasi, Komisi X DPR RI adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah.
Menurut Zainuddin, pendekatan tersebut tidak hanya merugikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang harus bersaing dengan PTNBH dalam menarik mahasiswa, tetapi juga memberatkan mahasiswa yang harus menanggung beban UKT yang tinggi.
Situasi ini, katanya, belakangan sempat memicu kegaduhan di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas.
Universitas Sebagai Pusat Riset
Zainuddin menekankan pentingnya peran universitas sebagai pusat riset yang menghasilkan inovasi-inovasi produktif.
“Seharusnya kita berusaha agar lebih banyak perguruan tinggi yang tumbuh sebagai universitas berbasis riset,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa riset di perguruan tinggi harus lebih dari sekadar menghasilkan tulisan di jurnal atau menjadi bahan pidato pengukuhan guru besar.
“Produk riset harus benar-benar bisa memberi manfaat kepada pelaku usaha, petani, nelayan, pelaku pasar, dunia industri, serta berbagai sektor jasa di tengah masyarakat luas,” tambahnya.
Dengan demikian, hasil riset yang bermanfaat ini diharapkan bisa menarik pihak-pihak penerima manfaat untuk ikut serta mengeluarkan dana riset. Hal ini bisa menjadi sumber pemasukan tambahan bagi universitas, selain dari UKT.
Ia mencontohkan banyaknya perguruan tinggi di luar negeri yang mendapatkan pembiayaan tidak hanya dari biaya kuliah, tetapi juga dari riset dan inovasi yang dihasilkan.
Menurutnya, model pembiayaan ini bisa menjadi solusi bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk lebih mandiri dan tidak tergantung pada pendapatan berbasis UKT.
“Income generating mereka tidak hanya berbasis UKT,” tutup Zainuddin.
Dia berharap agar PTNBH dapat lebih berfokus pada riset yang memiliki dampak luas bagi masyarakat dan sektor ekonomi, serta membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia.
Salah satu problemnya, lanjut dia, karena perguruan tinggi selama ini hanya diurus oleh pejabat setingkat dirjen, sementara Menterinya tidak punya pengalaman mengelola Perguruan Tinggi. “Jadi perguruan tinggi kita jalan auto pilot, ini masalahnya,” pungkasnya.
