MAKLUMAT — Perbedaan dalam perhitungan bulan Hijriah masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Kali ini tidak sedikit yang bertanya apakah boleh menjalankan puasa mengikuti Nahdlatul Ulama (NU), tetapi merayakan Idulfitri mengikuti Muhammadiyah?
Pertanyaan ini mencuat setelah penetapan Idulfitri 2026 yang kembali berbeda. NU dan pemerintah pada 21 Maret 2026, sementara Muhammadiyah telah jauh hari menetapkan Idulfitri jatuh pada 20 Maret 2026.
Perbedaan itu sebelumnya juga tampak pada awal Ramadan. Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 18 Maret 2026, sedangkan NU dan pemerintah pada 19 Maret 2026.
Alhasil, ada orang-orang yang memilih untuk “Puasa ikut NU, Lebaran ikut Muhammadiyah”. Hal ini kemudian memunculkan anggapan bahwa ada sebagian orang yang ingin memulai puasa lebih akhir, tetapi mengakhirinya lebih awal.
“Yang jelas, jumlah hari puasa itu sudah pasti 29 atau 30 hari. Kalau kurang ya harus qadha, dan tidak boleh lebih. Selagi jumlah puasanya pas ya tidak masalah,” ujar Pengajar Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an (PPTQ) Muhammadiyah Boarding School (MBS) Daarun Najah, Naufal Muhsin.
Ia menjelaskan bahwa secara umum, NU dan Muhammadiyah memiliki metode yang sama-sama memiliki dasar kuat. NU menggunakan rukyat, sedangkan Muhammadiyah kini telah berpedoman kepada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Keduanya berada dalam ranah ijtihad, sehingga membuka ruang perbedaan tanpa meniadakan keabsahan masing-masing. “Mau menerima dengan mengikuti keduanya seperti kasus mulai puasa ikut rukyat dan lebaran ikut hisab juga tidak masalah, ranahnya ijtihadi,” ujarnya.
“Ada yang berpendapat, untuk cari aman, kalau bisa gantiannya per-tahun saja. Misal, tahun ini ikut hisab, tahun depan ikut rukyat untuk menghindari kurang atau lebihnya hari puasa,” imbuhnya,
Meski demikian, ia menilai pilihan tersebut tidak bisa dilepaskan dari motif seseorang. Keinginan untuk mengambil yang lebih mudah perlu dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak mengarah pada sikap mencari celah keringanan dalam beribadah.
Selain soal motif, Muhsin juga menekankan pentingnya sikap dalam menyikapi perbedaan. Menurutnya, perbedaan metode penentuan awal bulan merupakan bagian dari kekayaan khazanah keilmuan Islam yang memiliki landasan dalil masing-masing.
“Dan paling penting, sikap kita terhadap perbedaan. Hargai yang berbeda. Hisab dan rukyat ada dalilnya. Fenomena ‘puasa ikut NU, lebaran ikut Muhammadiyah’ bisa jadi guyonan atau sikap ‘elegan’ merespon luasnya khazanah syariat Islam,” ujarnya.
Ia menambahkan, terdapat dua prinsip yang perlu dijaga dalam menyikapi fenomena tersebut. Pertama, tidak melakukan talfiq atau menggabungkan pendapat hanya untuk mencari keringanan. Kedua, menjaga konsistensi dalam memilih metode agar ibadah tetap sah dan tidak menimbulkan kekurangan atau kelebihan hari puasa.
“Simpel, boleh dan sah-sah saja selagi tidak menyalahi jumlah hari puasa, dan kembali tergantung motif. Selagi tidak ada motif yang kuat, sangat dianjurkan istikamah memilih satu pendapat dalam memulai dan mengakhiri puasa,” ujarnya.
