TAK terasa, seolah baru kemarin kontestasi pilpres 2019 dilakukan. Perserteruan dua kubu tak bisa dihindari. Bahkan, sebutan asing aseng, cebong dan kampret menyeruak dan menyesaki ruang-ruang virtual di berbagai media sosial. Kontestasi politik kekuasaan melalui pillpres mewujud berbagai rupa. Dari simbol-simbol agama, ormas bahkan kelas-kelas sosial tumpah ruah bahwa kontestasi pilpres tidak sekadar persoalan kekuasaan semata. Lebih dari itu, pilpres dimaknai sebagai ekspresi keimanan kepada Tuhan. Jika memilih calon presiden A maka akan mendapatkan surganya Tuhan, dan jika memilih calon presiden B akan mendapatkan nerakanya Tuhan.
Ekspresi bahkan fanatisme terhadap calon presiden pada 2019 kemarin tampaknya menyisakan luka mendalam. Kiranya belum sembuh luka politik 2019 kini dihadapkan kembali dalam pagelaran Pilpres 2024. Masyarakat akan dan pasti terbelah jika menilai bahwa pilpres dinilai sebagai instrumen untuk meraih ridha Tuhan. Padahal, elite politik yang mengetahui pilpres dari jarak dekat menilai bahwa pilpres sekadar selebrasi politik untuk berbagi jatah kue kekuasaan. Tak lebih dari itu.
Tentu kita sebagai warga negara menempatkan pilpres sebagai bagian dari selebrasi politik lima tahunan tidak terlalu panik bahkan membabi buta untuk menceburkan diri dalam arena politik praktis kekuasaan itu. Kenapa? Sebab, yang menikmati kue basah kekuasaan itu para elit politik yang lupa akan nasib rakyat yang sebenarnya. Siapapun itu! Oleh karena itu sudah saatnya kita cerdas dan berdaulat sebagai pemilih yang memiliki mandate politik untuk menyikapinya dengan biasa-biasa saja.
Fanatisme politik yang berlebihan, akan membutakan hati nurani, menumpulkan logika berpikir dan menumbuhkembangkan ketidakwarasan kolektif anak bangsa yang pada gilirannya pertikaian sosial tidak bisa dihindari. Elite politik berpesta pora, rakyatlah yang menderita dan dirundung duka lara.
Mendorong kedaulatan pemilih menjadi niscaya. Rakyat sebagai pemegang mandat politik harus jernih dalam berpikir, bersikap kritis dan taktis menyikapi kontestasi politik. Sehingga kita tidak mudah dijadikan kuda troya elit politik, tidak mudah rakyat dijadikan lato-lato politik untuk meraih kekuasaan elit itu. Oleh karena itu, penting kiranya nalar politik dan logika politik dijadikan pijakan dalam menentukan pilihan politik dalam pertarungan Pilpres 2024.
Politik Elektoral Muhammadiyah
Di berbagai kesempatan, Prof Haedar Nashir menyampaikan bahwa tidak boleh menggunakan nama, simbol, bahkan institusi Muhammadiyah merangsek dan terlibat dalam politik praktis. Menjaga kedekatan yang sama terhadap partai politik menjadi keniscayaan bagi Muhammadiyah. Tentu Muhammadiyah tidak tebang pilih terhadap kader yang berhikmad di partai politik apapun. Muhammadiyah juga harus adil dalam bertindak dan memberi ruang terhadap kader yang memiliki kemampuan untuk berdakwah dalam dunia politik. Partai apapun dan berideologi apapun partainya kader tetaplah kader yang harus diapresiasi dan didorong agar memenangi pertarungan politik.
Naif manakala ada kader berjuang sendirian, kalah dicibir manakala menang tergopoh-gopoh dan menepuk dada dan diakui sebagai kader. Perilaku seperti ini harus dieleminir oleh Muhammadiyah atau orang Muhammadiyah. Jika tidak, diaspora kader hanya menjadi narasi basi yang jauh panggang dari api. Tidak ikut berkeringat tetapi merasa punya jatah untuk menikmati kue kekuasaan.
Sebagai organisasi kemasyarakatan tentu Muhammadiyah memiliki pesona dan magnet bagi elit politik dalam politik elektoral 2024. Maka tidak heran para elite politik akan berupaya mendekati dan mengambil ceruk suara dari warga Muhammadiyah. Satu suara sangat berarti bagi kontestan politik dalam pertarungan politik kekuasaan.
Peran Politik Muhammadiyah sebagai penyangga masyarakat sipil dan tenda kultural kemanusiaan berupaya betul untuk mendorong terwujudnya politik keadaban, politik yang tidak mengedepankan adu domba, rasis dan ujaran kebencian. Muhammadiyah konsisten dengan politik ide dan gagasan, politik yang berpijak terhadap nilai-nilai etis dan kemanusiaan.
Spektrum politik Muhammadiyah tidak akan lekang dan lapuk oleh pragmatisme politik, meskipun lapak politik barbar ini tidak bisa dihindari. Tentu ini menjadi tantangan serius bagi kader Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah ketika terjun ke dalam relung politik kekuasaan.
Kiranya warga Muhammadiyah tidak menempatkan politik kekuasaan itu hitam politik. Praktik politik kekuasaan yang serba abu-abu ini bagi warga atau kader Muhammadiyah harus jeli dan lihai dalam berpolitik. Dalam kontestasi politik kekuasaan, seringkali dihadapkan dengan jalan yang berliku dan terjal. Pilihannya adalah jika nilai-nilai dan idealisme politik amat sulit dan menemukan jalan buntu maka menggunakan kaidah Fikih yang mengatakan Malayatriku kulluh Layatriku Kulluh Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya janganlah ditinggal seluruhnya. (*)
Abdus Salam, Penulis adalah Dosen Sosiologi FISIP UMM
