MAKLUMAT — Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan sektor perikanan dan upaya mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.
Hal itu ia sampaikan ketika menghadiri Pengukuhan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Gedung PWM Jatim, Sabtu (7/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Hanif memaparkan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor perikanan tangkap untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang dirancang untuk memperkuat sarana produksi, infrastruktur, rantai pasok, dan akses pasar.
Hanif menjelaskan, Indonesia memiliki wilayah seluas sekitar 8,3 juta kilometer persegi berdasarkan data Pushidrosal TNI AL 2018. Sekitar 6,4 juta kilometer persegi atau 77 persen merupakan perairan, sedangkan daratan mencapai 1,9 juta kilometer persegi. Kondisi tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai basis penting penyediaan pangan nasional.
Kebijakan perikanan tangkap mengacu pada RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan RPJPN 2025-2045 berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Dalam kerangka Asta Cita, pangan akuatik menjadi bagian dari Prioritas Nasional 2 tentang kemandirian pangan dan ekonomi biru serta Prioritas Nasional 5 mengenai hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.
Menurut Hanif, kebutuhan pangan dunia terus meningkat. World Resources Institute memperkirakan populasi global mencapai 10 miliar jiwa pada 2050, sehingga diperlukan tambahan produksi pangan sekitar 56 persen dibandingkan 2010. Sementara itu, Global Nutrition Report dan data PBB menunjukkan satu dari sepuluh penduduk dunia mengalami kelaparan atau kekurangan gizi dan satu dari tiga mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.
Pangan akuatik memiliki potensi besar karena mengandung protein, mineral, vitamin, yodium, zat besi, kalsium, seng, dan Omega-3. Ocean Panel (2020) dan World Economic Forum (2021) mencatat lebih dari 2.500 spesies biota laut dapat dimanfaatkan sebagai pangan. Lebih dari tiga miliar orang bergantung pada pangan akuatik untuk memenuhi kebutuhan protein dan gizi, sementara lebih dari 800 juta rumah tangga mengandalkannya sebagai sumber mata pencaharian.
Data KKP dan Universitas Indonesia (2022) menunjukkan kandungan protein per gram udang mencapai 0,25 gram dan ikan 0,22 gram. Angka ini lebih tinggi dibandingkan ayam (0,14 gram), telur puyuh (0,13 gram), daging sapi (0,12 gram), dan telur ayam (0,12 gram).
Angka konsumsi ikan nasional pada 2024 mencapai 58,76 kilogram per kapita per tahun. BPS (2025) juga mencatat konsumsi protein dari ikan, udang, cumi, dan kerang mencapai 9,66 gram per kapita per hari, lebih tinggi dibandingkan telur dan susu (5,03 gram) serta daging (3,34 gram).
Dari sisi produksi, perikanan tangkap pada 2024 mencapai 7,39 juta ton, ikan budi daya 6,37 juta ton, dan rumput laut 10,81 juta ton. Sektor perikanan tangkap didukung sekitar 3,2 juta nelayan.
Tantangan Kesejahteraan Nelayan
Hanif menilai kontribusi nelayan belum diikuti peningkatan kesejahteraan yang sepadan. Data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 101,65 pada 2020 menjadi 126,51 pada 2026 (rata-rata Januari-Agustus). Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) hanya meningkat dari 100,22 menjadi 108,22.
“Lima provinsi dengan NTN terendah adalah Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Banten,” ungkapnya.
Di beberapa provinsi, kata Hanif, NTN masih di bawah 100, yang berarti kenaikan harga hasil tangkapan belum mampu mengimbangi kenaikan biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga.
Persoalan lainnya adalah struktur perikanan tangkap. Sekitar 89 persen produksi berasal dari kapal di bawah 30 GT yang jumlahnya mencapai 98,9 persen dari seluruh kapal perikanan Indonesia. Sekitar 76 persen hasil tangkapan juga masih didaratkan di luar pelabuhan perikanan.
Kondisi tersebut memunculkan persoalan keterbatasan pabrik es, cold storage, logistik rantai dingin, ketergantungan energi, serta penanganan pascatangkap yang belum memadai. Dampaknya, harga di tingkat nelayan kurang stabil dan kehilangan hasil tangkapan (fish loss) masih tinggi.
Rencana KNMP di 5.000 Lokasi
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hanif menyebut pemerintah menjalankan Program KNMP. Ia mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki 2.910 desa nelayan dengan 3.228.209 nelayan. Namun, banyak di antaranya masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, permukiman padat, ketergantungan musim ikan, dan akses teknologi. Rata-rata NTN selama 2021–2025 baru mencapai 104,4.
Berdasarkan data KKP 2026, KNMP direncanakan dibangun di 5.000 lokasi pada 2025-2029, terdiri atas 100 lokasi pada 2025, 1.269 lokasi pada 2026, 1.000 lokasi pada 2027, 2.000 lokasi pada 2028, dan 631 lokasi pada 2029. Program ini telah didahului proyek percontohan pada 2023 di Samber Binyeri, Biak.
“KNMP memiliki tiga fokus, yaitu penguatan sarana produksi melalui BBM di SPBN dan ice slurry; penguatan infrastruktur dan logistik melalui cold storage serta perbekalan; dan penguatan akses pasar melalui offtaker. Program ini mengintegrasikan proses penangkapan, penyimpanan, distribusi, pengolahan, hingga pemasaran,” katanya.
KKP menargetkan peningkatan produksi ikan sebesar 10-30 persen di setiap lokasi. Setiap kenaikan satu persen produksi ikan tangkap diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi desa sebesar 0,54 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi di setiap lokasi diproyeksikan mencapai 5,4-16,2 persen.
Di Jawa Timur, KNMP Tahap 1 tahun 2025 dibangun di Lateng, Banyuwangi (progres operasionalisasi 100 persen); Pujiharjo, Malang (90 persen); Bulumeduro, Tuban (71,4 persen); dan Dapenda, Sumenep (54,5 persen). Sementara Tahap 3 tahun 2026 direncanakan mencakup 41 lokasi, terdiri atas empat HUB dan 37 lokasi penyangga.
Penguatan Kolaborasi Bersama JALAMU
Hanif menegaskan, pelaksanaan program membutuhkan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan nelayan. Pemerintah menyiapkan regulasi serta infrastruktur, akademisi mengembangkan teknologi dan inovasi, sedangkan sektor swasta mendukung akses pasar dan kepastian harga.
Organisasi kemasyarakatan, termasuk JALAMU, diharapkan berperan dalam pendampingan, penguatan kelembagaan sosial ekonomi, dan partisipasi masyarakat.
“JALAMU juga diharapkan mendampingi nelayan mengembangkan usaha produktif dan mandiri, bersinergi dengan KNMP, meningkatkan penguasaan teknologi penangkapan ramah lingkungan, literasi keuangan, akses pembiayaan formal, serta penguatan koperasi nelayan,” harapnya.
Selain itu, JALAMU juga diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu mengawal ketepatan sasaran subsidi BBM bagi kapal di bawah 30 GT, serta memperluas akses perlindungan dan asuransi nelayan.
Hanif mengajak Muhammadiyah, khususnya JALAMU Jawa Timur, bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, serta dunia usaha agar program peningkatan kesejahteraan nelayan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.***
