MAKLUMAT– Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menginstruksikan seluruh pejabat publik partainya untuk menyisihkan sebagian gaji guna membantu masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain menggalang bantuan, PKS meminta kantor-kantornya difungsikan sebagai pusat pelayanan kesehatan darurat bagi warga terdampak.
Instruksi tersebut disampaikan Almuzzammil saat membuka Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Legislatif dan Kepala Daerah PKS se-Indonesia di Jakarta, Senin malam, 19 Oktober 2026.
Almuzzammil menilai karhutla yang meluas pada Agustus–September 2026 bukan sekadar persoalan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan juga mengancam kesehatan, keselamatan, serta kehidupan masyarakat akibat paparan asap yang menyebar lintas provinsi hingga ke negara lain
“Anak-anak kita bahkan harus berjuang untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang paling mendasar: udara bersih untuk bernapas,” ujar Almuzzammil.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan kepedulian dan tindakan nyata dari berbagai pihak, termasuk para pejabat publik yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat.
PKS Galang Bantuan dan Buka Layanan Kesehatan
Almuzzammil mengatakan PKS telah melakukan sejumlah upaya untuk membantu masyarakat terdampak karhutla. Langkah tersebut antara lain membantu pemadaman api dan membagikan masker kepada warga.
Ia kemudian meminta seluruh anggota legislatif dan kepala daerah dari PKS menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk mendukung bantuan kemanusiaan.
“Kepada seluruh pejabat publik PKS, saya instruksikan agar memotong gajinya untuk membantu warga yang terdampak karhutla,” tegasnya.
Untuk mendorong partisipasi, panitia Bimteknas juga menyediakan kode batang atau barcode yang dapat digunakan untuk menyalurkan donasi bagi masyarakat terdampak.
Selain bantuan finansial, Almuzzammil meminta seluruh kantor PKS dimanfaatkan sebagai rumah pelayanan kesehatan darurat. Layanan tersebut terutama ditujukan bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lanjut usia.
Langkah ini diharapkan membantu warga yang menghadapi gangguan kesehatan akibat asap sekaligus memperluas akses pelayanan bagi masyarakat di wilayah terdampak.
PKS Desak Penegakan Hukum terhadap Pelaku Karhutla
Di luar penanganan darurat, Almuzzammil mendesak Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup mempercepat penanganan karhutla. Ia menegaskan bahwa penanggulangan kebakaran harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
PKS mengecam pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan individu maupun korporasi. Menurut Almuzzammil, tindakan tersebut merupakan kejahatan serius karena merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat.
“Jangan biarkan kekuatan modal mengalahkan ketegasan hukum!” serunya.
Ia juga meminta pemerintah mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berat, menuntut pertanggungjawaban pelaku, serta memastikan pemulihan lingkungan yang rusak akibat kebakaran.
Desakan tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman api dan penyaluran bantuan. Pemerintah juga perlu memastikan proses hukum berjalan terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan.
Dorong Regulasi Perlindungan Lingkungan
Almuzzammil turut menegaskan komitmen PKS untuk mendorong kebijakan yang memperkuat perlindungan lingkungan. Ia menyebut PKS menjadi salah satu inisiator di parlemen dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (RUU PPIB).
Melalui langkah tersebut, PKS mendorong penanganan karhutla yang mencakup bantuan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, penegakan hukum, dan penguatan regulasi lingkungan.
Bagi masyarakat terdampak, bantuan langsung dibutuhkan untuk menghadapi kondisi darurat. Namun, perlindungan jangka panjang juga penting agar kerusakan lingkungan dan bencana serupa tidak terus berulang.
Karena itu, lanjut dia, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan berbagai organisasi. Penegakan hukum yang tegas serta pemulihan lingkungan menjadi bagian penting untuk melindungi kesehatan warga dan mencegah kebakaran kembali terjadi.
