MAKLUMAT — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur mengalami kenaikan sekitar Rp251 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bappeda Jawa Timur Mohammad Yasin mengatakan, kenaikan tersebut tetap membuat kondisi APBD Jawa Timur pada 2027 relatif lebih baik dibandingkan 2026.
Yasin juga menepis anggapan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur mengalami penurunan. Namun, Bappeda belum berani menetapkan angka belanja transfer sama dengan tahun sebelumnya karena masih menunggu informasi dari pemerintah pusat terkait sejumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
“Kami belum berani dikarenakan masih ada beberapa DAK fisik yang utamanya masih belum ada informasi,” ujarnya ketika diwawancarai media di Surabaya, Kamis (10/9/2026).
Menurut Yasin, belanja transfer dalam RAPBD sementara diasumsikan mengalami penurunan sekitar Rp154 triliun. Meski demikian, ia menilai kekuatan APBD Jawa Timur masih lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada 2026.
Dalam penyusunan anggaran, Bappeda tetap mengarahkan belanja pada layanan dasar, terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Alokasi untuk pendidikan disebut mencapai lebih dari 31 persen, sedangkan belanja kesehatan berada di kisaran 25–26 persen.
“Untuk pendidikan kita memenuhi lebih dari 31 persen. Kemudian kesehatan ada di sekitar 25–26 persen,” jelasnya.
Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah juga masih mengejar pemenuhan mandat pendanaan sekitar 40 persen. Yasin mengatakan angka tersebut hingga kini belum tercapai sehingga Bappeda masih mengupayakan agar alokasi anggaran infrastruktur dapat memenuhi ketentuan tersebut.
Selain belanja rutin, Bappeda menyiapkan dana cadangan sekitar Rp275 miliar untuk mendukung tahapan Pemilukada 2027. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengalokasikan sekitar Rp100 miliar sebagai pinjaman modal kepada PT BPR Jatim untuk program kesehatan dan UMKM dengan bunga sekitar 3 persen per tahun.
Skema tersebut disiapkan sebagai alternatif dari program subsidi bunga yang selama ini digunakan. Bappeda berharap dana yang diberikan dalam bentuk pinjaman dapat tetap berputar sehingga tidak habis seperti ketika anggaran digunakan sebagai subsidi.
“Harapannya ke depan tidak perlu memberikan subsidi bunga, tetapi cukup memberikan pinjaman sehingga uangnya tetap utuh. Kami berharap bank UMKM dapat memberikan kredit yang murah bagi UMKM,” katanya.
*) Penulis: Humanika Dian Nusantara
