MAKLUMAT – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyoroti persoalan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan di tengah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,72 persen pada Triwulan II 2026. Pemerataan kesejahteraan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi pada momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Timur.
Bendahara Fraksi PKB DPRD Jatim, Salim Azhar, mengapresiasi capaian pembangunan yang telah diraih Pemprov Jatim. Namun, menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus diikuti pemerataan kesejahteraan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Fraksi PKB mengapresiasi capaian yang telah diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, peringatan hari jadi ini juga harus menjadi momentum evaluasi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat,” kata Salim, Selasa (13/10/2026).
Data Maret 2026 menunjukkan, angka kemiskinan Jawa Timur mencapai 9,06 persen atau sekitar 3,71 juta jiwa. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen. Sementara itu, kemiskinan ekstrem di Jatim tercatat 0,29 persen.
Ketimpangan kemiskinan juga terlihat antara perdesaan dan perkotaan. Tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 12,38 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,66 persen.
Kesenjangan pembangunan antardaerah turut menjadi perhatian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya mencapai 85,65, sementara Kabupaten Sampang hanya 67,23. Perbedaan juga terlihat pada rata-rata lama sekolah, yakni 5,19 tahun di Sampang dan 12,12 tahun di Kota Madiun.
Ketimpangan ekonomi tercermin dari perbedaan upah minimum kabupaten/kota. UMK Surabaya pada 2026 mencapai sekitar Rp5,28 juta, sedangkan Situbondo sekitar Rp2,48 juta.
Selain itu, Gini Ratio Jawa Timur meningkat dari 0,359 pada September 2025 menjadi 0,365 pada Maret 2026. Pada periode yang sama, porsi pengeluaran 40 persen penduduk kelompok terbawah turun dari 19,60 persen menjadi 19,36 persen.
Menurut Salim, berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Karena itu, kebijakan pembangunan perlu lebih berpihak kepada masyarakat rentan, khususnya di perdesaan dan wilayah tertinggal.
Kualitas Lapangan Kerja jadi Tantangan
Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi sorotan Fraksi PKB. Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur pada Mei 2026 tercatat sekitar 3,42 persen. Namun, dominasi pekerja informal yang mencapai 63,82 persen dan tingkat pengangguran lulusan SMK sebesar 5,79 persen menunjukkan perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja.
Fraksi PKB mendorong penguatan pendidikan vokasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Di sektor perdagangan, nilai ekspor Jawa Timur sepanjang Januari–Juli 2026 turun 5,33 persen menjadi 16,08 miliar dolar AS. Sebaliknya, impor meningkat 16,56 persen menjadi 19,52 miliar dolar AS, sehingga neraca perdagangan mengalami defisit 3,44 miliar dolar AS.
Penurunan ekspor perhiasan dan permata sebesar 54,17 persen juga dinilai perlu menjadi perhatian. Fraksi PKB mendorong diversifikasi komoditas dan perluasan pasar ekspor agar perekonomian Jawa Timur lebih tangguh menghadapi gejolak global.
Di sisi lain, Salim menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan. Kasus hukum terkait pengelolaan dana hibah APBD Jatim harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
Pengawasan terhadap risiko dan keselamatan publik juga perlu diperkuat. Peristiwa lumpur Sidoarjo dan Tragedi Kanjuruhan, menurut Fraksi PKB, menjadi pengingat pentingnya pengawasan kebijakan serta perlindungan masyarakat.
PKB Dorong 4 Agenda Pembangunan
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Fraksi PKB DPRD Jatim mendorong 4 agenda pembangunan.
Pertama, memberikan intervensi afirmatif kepada daerah tertinggal melalui target terukur untuk meningkatkan IPM, memperpanjang rata-rata lama sekolah, dan menurunkan kemiskinan. Kawasan Madura dan Jalur Lintas Selatan (JLS) perlu mendapat perhatian melalui dukungan anggaran sesuai kebutuhan wilayah.
Kedua, menyusun peta jalan diversifikasi ekspor nonmigas untuk memperluas pasar dan mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu.
Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperkuat UMKM. Kemitraan SMK dengan industri perlu diperluas, sementara pelaku UMKM didorong meningkatkan kapasitas usaha agar mampu berkembang dan masuk ke sektor formal.
Keempat, memperkuat evaluasi pembangunan berbasis data. Seluruh indikator dalam RPJMD Jawa Timur 2025–2029 perlu diintegrasikan melalui sistem Satu Data Jatim yang dapat diakses publik hingga tingkat kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan masyarakat mengawasi efektivitas penggunaan anggaran.
Salim menegaskan, peringatan Hari Jadi ke-81 Jawa Timur tidak boleh berhenti pada seremoni dan perayaan capaian. Momentum tersebut harus menjadi dorongan untuk memastikan pembangunan berjalan lebih adil dan menjangkau seluruh masyarakat.
“Fraksi PKB meyakini bahwa kritik yang berbasis data dan disertai solusi adalah wujud kecintaan paling nyata bagi Jawa Timur. Di usia ke-81 tahun ini, keberhasilan Jawa Timur tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa adil dan merata kemakmuran tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
